EmitenNews.com - Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji, Kementerian Agama memastikan biaya ibadah haji 2025 turun. Presiden meminta penyelenggaraan ibadah haji harus lebih berkualitas, dan lebih murah.

"Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 Hiriah/2025 Masehi sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan," ujar Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Sebelumnya Wamenag menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dan Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf.

Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas dalam panitia kerja (Panja). Dipastikan biaya haji 2025, lebih murah.

Rencananya, Panja Haji dibentuk 30 Desember 2024 pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025.

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.

Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal.

“Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik”, ujar Wamenag.

Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Keperluan kontrak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) harus segera diselesaikan, 

“Kontrak di Armuzna sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera dituntaskan. Jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan," kata Syafii.

Jamaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. 

"Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” ujar HR Muhammad Syafii. ***