EmitenNews.com - Peringatan HUT ke-9 Undang-Undang (UU) Desa, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023), terasa istimewa. Selain dihadiri Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, juga terlihat sejumlah petinggi republik. Sebut misalnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

 

Terlihat juga Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, yang aktif mendorong lahirnya Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko. 

 

Tidak ketinggalan para pimpinan organisasi desa: seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) hingga Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

 

Kehadiran Megawati Soekarnoputri terlihat istimewa. Ibunda Ketua DPR RI Puan Maharani itu, duduk di bagian tengah, pada jajaran kursi paling depan di atas panggung, diapit Khofifah Indar Parawansa, dan Tito Karnavian. Pada kursi barisan depan tersebut, juga duduk Luhut Binsar panjaitan, Abdullah Azwar Anas, hingga Budiman Sudjatmiko. 

 

Dalam laporannya Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Asri Anas menyampaikan permintaan organisasi desa agar 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk Dana Desa. Permintaan yang sama dikemukakan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang berkumpul di GBK untuk merayakan HUT ke-9 UU Desa. 

 

Selain mendesak agar 10 persen APBN untuk Dana Desa, mereka juga meminta pemilihan kepala desa di 7.000 desa pada 2023 tidak ditunda, serta  penetapan Hari Desa Nasional. 

 

Mendengar permintaan itu, Megawati Soekarnoputri menegur ribuan kepala desa. Putri Proklamator Kemerdekaan RI Bung Karno meminta para kepala desa bekerja terlebih dahulu, alih-alih membicarakan pembagian uang. Untuk APBN 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana sebesar Rp3.061,2 triliun. Jika permintaan kepala desa itu dipenuhi, itu berarti 10 persen dari APBN mencapai sekitar Rp300 triliun.

 

"Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu," kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu, di depan ribuan kepala perangkat desa di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023). 

 

Di bagian pidatonya, Megawati Soekarnoputri juga mengaku prihatin dengan banyaknya kepala desa, dan aparat desa yang masih melakukan demonstrasi. Meski berdemonstrasi dijamin dalam negara demokrasi, dan dilindungi undang-undang, Mega menyarankan mereka bisa datang secara baik-baik kepada para menteri maupun DPR untuk mengemukakan permasalahan yang ada.