Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI (BBRI) Perluas Jangkauan Akses KUR
Mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini di antaranya sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya. BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%. dok. BRI.
EmitenNews.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Hingga akhir Agustus 2024 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur pelaku UMKM.
Dalam rilis yang diterima Selasa (24/9/2024), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa perseroan optimistis di tahun ini dapat menyalurkan KUR sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh Pemerintah.
“Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 sebesar Rp165 triliun. Dan BRI optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah di tahun ini,” ujarnya.
Mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini di antaranya sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya. Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%.
BRI pun telah menyiapkan berbagai strategi. BRI akan terus menyalurkan KUR secara selektif, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik secara offline maupun online.
Secara umum, strategi BRI untuk segmen mikro dan ultra mikro hingga akhir tahun 2024 yakni menerapkan penyaluran kredit yang selektif (selective growth). BRI juga akan memperkuat positioning bisnis mikronya dalam masyarakat dengan konsep ecosystem centric dan strategi “Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan serta naik kelas.
“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” ujar Sunarso.
Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita edukasi kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam levelnya.
Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.
Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. Keempat, UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan.
Terakhir, kelima, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM. “Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan.” ***
Related News
Bergerak Liar, BEI Akhirnya Gembok Saham KARW
Petinggi Emiten TP Rachmat (DRMA) Tampung Lagi Rp1.065 per Lembar
Bos PPRI Lego Saham Lagi, Kali Ini 30 Juta Lembar Harga Atas
Grup Lippo (SILO) Obral Saham ke Karyawan Harga Bawah, Ini Tujuannya
MEDC Siap Lunasi Obligasi Rp476,3 M, Telisik Sumber Dananya
Pendapatan Oke, Laba NCKL Kuartal III 2024 Tembus Rp4,83 Triliun