EmitenNews.com - Pemerintah perlu mempercepat hilirisasi dan meningkatkan daya saing industri silika nasional. Untuk itu, Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (PERTAMISI) mendorong pemerintah memberikan fleksibilitas dalam kebijakan ekspor komoditas silika sekaligus memperkuat formulasi Harga Patokan Mineral (HPM).

Dalam keterangannya Ketua Umum Pertamisi Dr. Ir. R. Sukhyar mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya silika yang sangat besar. Karena itu, tidak seharusnya hanya melihat komoditas strategis dari sektor pertambangan seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Silika memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Komoditas tersebut memiliki berbagai bentuk dan penggunaan, mulai dari pasir kuarsa hingga bahan baku untuk industri dengan teknologi lebih tinggi.

“Indonesia bukan hanya punya nikel, tembaga, dan bauksit, tetapi punya potensi silika yang sangat besar. Bahkan mungkin salah satu yang terbesar di ASEAN,” ujar Sukhyar dalam FGD “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika dan Percepatan Hilirisasi”, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pertamisi Mengingatkan Aturan Ekspor Dinilai Terlalu Ketat

Sukhyar mengatakan, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah ketentuan mengenai spesifikasi produk silika yang dapat diekspor. Menurut dia, aturan saat ini sudah sangat ketat sehingga berpotensi membuat produk Indonesia kurang kompetitif ketika berhadapan dengan negara-negara lain.

“Produk yang boleh diekspor itu sangat baik. Sangat baik. Artinya ketat sekali, sehingga kita tidak bisa kompetitif dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Karena itu, Pertamisi mendorong adanya fleksibilitas terhadap kualitas produk yang dapat diekspor, dengan tetap memperhatikan proses pengolahan dan kebutuhan industri dalam negeri.

Menurut Sukhyar, fleksibilitas tersebut bukan berarti Indonesia bebas mengekspor seluruh produk silika dalam bentuk mentah. Sebaliknya, kebijakan harus tetap mendorong pengolahan dan peningkatan nilai tambah sebelum produk masuk pasar ekspor.