Seiring dengan upaya pemulihan kepercayaan, rencana aksi keempat yang diusung oleh OJK adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sebuah transformasi struktural yang mengubah kepemilikan bursa dari milik anggota bursa atau perusahaan sekuritas menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan kepemilikan bursa dari penggunanya agar pengelolaan bursa menjadi lebih independen serta mengurangi benturan kepentingan yang sering terjadi ketika pemilik bursa juga merupakan pengguna jasa utama. 

Melalui demutualisasi, tata kelola diharapkan naik ke level yang lebih tinggi dengan pengawasan dewan, pengungkapan informasi, serta audit yang jauh lebih ketat, sekaligus memberikan fleksibilitas strategis untuk inovasi teknologi maupun potensi penggabungan usaha di masa depan. Praktik ini telah menjadi standar global yang sukses diterapkan oleh bursa-bursa besar dunia seperti Australian Securities Exchange pada 1998, Singapore Exchange pada 1999, hingga New York Stock Exchange pada 2006, sebagai upaya menjadikan bursa sebagai infrastruktur nasional yang berintegritas dan bukan sekadar tempat perdagangan komoditas finansial semata.

Kesimpulan

Tragedi pasar di akhir Januari 2026 membuktikan bahwa tanpa transparansi yang absolut, pertumbuhan harga saham hanyalah sebuah ilusi yang rentan terhadap guncangan eksternal. Pergeseran regulasi ke ambang batas saham publik minimal 15% serta pengetatan pengungkapan pemilik manfaat akhir mengharuskan investor untuk melakukan uji tuntas (due diligence) yang jauh lebih mendalam daripada sekadar melihat kinerja keuangan semata. 

Fokus utama investasi kini harus beralih pada emiten yang secara proaktif mematuhi standar keterbukaan informasi terbaru, karena dalam ekosistem bursa yang baru, transparansi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat utama bagi kelangsungan likuiditas dan nilai investasi jangka panjang.

Disclaimer: Keputusan investasi sepenuhnya milik Anda, riset ini adalah instrumen edukasi, bukan instruksi transaksi.