EmitenNews.com - Kurang lebih sembilan bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto tercatat lima kali membatalkan kebijakan yang dikeluarkan para menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Beberapa kebijakan kontroversial tersebut, didahului polemik di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, membatalkan keputusan Mendagri soal lima pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara.

Di antaranya, pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen, untuk barang esensial. Rencananya, keputusan menteri keuangan itu, akan diterapkan pada awal Januari 2025.

Sebelumnya, menjelang malam Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo mendatangi gedung Kementerian Keuangan dan menggelar rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Setelah itu, Presiden, dan menkeu, bersama Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) menggelar konferensi pers. 

Dalam pengumuman itu, Prabowo menyatakan, bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut antara lain jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah. 

"Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).

Berikutnya, Presiden membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. "Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi. 

Semula, seperti ditulis Kompas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini menyebabkan kelangkaan elpiji, antrean panjang, bahkan ada lansia yang meninggal akibat menunggu terlalu lama. 

Setelah bertemu Presiden Prabowo, Menteri Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media. Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu. Ia mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah. Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Presiden mendengar protes masyarakat soal pengangkatan CASN