EmitenNews.com - Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan tanggul pantai dan tanggul muara sungai di kawasan pesisir utara Jakarta selesai pada tahun 2027. Proyek ini menjadi krusial bagi keselamatan jutaan warga dan keberlangsungan ekonomi karena akan langsung melindungi pemukiman padat penduduk serta pusat bisnis dari ancaman tahunan banjir rob.

Pembangunan ini merupakan bagian dari Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) yang bertujuan memperkuat pengendalian banjir rob serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Plt. Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mochammad Dian Al Ma'ruf, menjelaskan bahwa Teluk Jakarta memiliki total garis pantai sepanjang 120 km. Dari jumlah tersebut, terdapat garis pantai kritis sepanjang 43,98 km yang memerlukan penanganan segera.

Kementerian PU mengemban kewajiban untuk membangun tanggul sepanjang 15,70 km. Pembangunan tersebut berlokasi di lima kawasan, yaitu Kamal Muara-Dadap, Kapuk Muara-Kamal Muara, Muara Baru, Ancol, dan Kalibaru-Cilincing.

Hingga saat ini, pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 14,85 km dan menyisakan 0,85 km yang masih dalam proses pembangunan, jelas Dian saat memaparkan progres proyek kepada Komisi V DPR RI.

Untuk mendukung penyelesaian proyek, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari anggaran negara. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp970 Miliar untuk pembangunan tanggul di Kawasan Kapuk Muara-Kamal Muara dan Kamal Muara-Dadap yang bersinggungan dengan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Secara keseluruhan, pembangunan tanggul pantai dan tanggul muara sungai tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2027, tambah Triono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Jumat (10/7).

Pelaksanaan proyek ini turut mendapat pengawasan ketat dari legislatif guna memastikan dampak lingkungan tetap terjaga. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau langsung penataan pesisir serta memastikan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai regulasi dan standar yang berlaku, ramah lingkungan, serta tidak mencemari lingkungan, kata Lasarus.

Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung langkah strategis pemerintah dan akan membahas hasil temuan lapangan ini bersama mitra kerja untuk tindak lanjut berikutnya. Infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan kawasan pesisir utara Jakarta dan mendukung keberlanjutan pembangunan perkotaan.(*)