EmitenNews.com - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menanggapi usulan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang meminta pemerintah menaikkan harga BBM demi mengurangi beban subsidi energi dalam APBN. Menurut Wihadi, kondisi fiskal Indonesia saat ini masih cukup kuat sehingga belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM.

Ia menegaskan, APBN tidak semata dilihat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang berfungsi meredam gejolak eksternal agar tidak langsung membebani masyarakat. Dalam situasi kenaikan harga energi global, peran APBN justru sangat penting sebagai shock absorber.

Menurut Wihadi, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Ia merujuk pada inflasi Maret 2026 yang berada di level 3,48%, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39%, serta PMI manufaktur yang masih berada di zona ekspansif. Dengan indikator tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang cukup untuk menjaga stabilitas tanpa harus menaikkan harga BBM.

Secara fiskal, ia menyebut kondisi APBN tetap berada dalam koridor aman. Hingga Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% secara tahunan. Capaian itu, kata dia, memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran dan menambah subsidi energi tanpa membuat defisit melewati batas 3%.

Wihadi seperti dikutip Minggu (12/4/2026) juga mengungkapkan bahwa DPR telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah efisiensi belanja non-prioritas untuk menopang tambahan subsidi energi. Kebijakan itu dinilai penting guna menghindari efek domino terhadap perekonomian, seperti lonjakan inflasi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga kenaikan biaya dana.

Menurutnya, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM saat ini merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari tekanan krisis global. Ia menilai kebijakan tersebut adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli rakyat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebaliknya, Wihadi mempertanyakan alasan di balik usulan Jusuf Kalla agar harga BBM dinaikkan. Ia menilai gagasan tersebut justru berpotensi mendorong pemerintah masuk ke situasi yang lebih berat dalam menangani tekanan ekonomi, karena kenaikan BBM dapat memicu perlambatan ekonomi domestik.

Ia pun meminta semua pihak, termasuk JK, untuk memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola kebijakan energi nasional. Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga BBM saat ini justru menjadi langkah konkret yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional.