ADB Sarankan Pemerintah Pertahankan Kebijakan Desentralisasi, Tolak Resentralisasi

Sudut Kota Bogor Dok RRI.
EmitenNews.com - Senior Economist Asian Development Bank (ADB) Priasto Aji menyarankan pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak seluruh upaya resentralisasi. ADB mencatat Indonesia mencapai kemajuan signifikan dalam kesejahteraan, meski ketimpangan nasional juga meningkat.
"Kami mempunyai saran implikasi kebijakan terkait desentralisasi fiskal, ketimpangan dan kemiskinan. Pertama, Indonesia harus mempertahankan kebijakan desentralisasi dan menolak upaya resentralisasi," kata Priasto Aji dalam Webinar, Rabu (10/8/2022).
Kajian ADB mencatat, selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesejahteraan, namun ketimpangan nasional juga meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi stabil, pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tetapi ketimpangan nasional juga meningkat," ujarnya.
Menurut Priasto Aji, pemerintah perlu membantu daerah-daerah dengan pendapatan per kapita rendah, daerah dengan ketimpangan tinggi dan tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi pusat. Termasuk membantu sumber daya alam manusia, keuangan, sosial dan kelembagaan di daerah.
Priasto Aji menuturkan bahwa efek desentralisasi terhadap ketimpangan regional masih menjadi perdebatan. Di satu sisi desentralisasi dianggap melemahkan peran pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, desentralisasi mampu meningkatkan tingkat efisiensi alokasi sumber daya dan memungkinkan pemaksimalan utilitas oleh public agents. ***
Related News

Menkeu-Banggar Sepakat Proyeksi Defisit Anggaran 2025 2,78 Persen PDB

Harga Emas Antam Hari ini Turun Rp4.000 per Gram

Pemerintah Naikkan Plafon KUR Perumahan Hingga Rp5M, Untuk UMKM

Tekan Potensi Curang, Pemerintah akan Terapkan Gas Melon Satu Harga

Hidupkan Bandara Kertajati, Susi Air Buka 5 Rute Penerbangan Domestik

Indonesia-Inggris Rilis Program Energi Rendah Karbon, Investasi Rp72T