EmitenNews.com - Delapan lembaga keuangan bersama UMKM mitra melakukan penandatanganan pembiayaan. Empat kesepakatan pembiayaan merupakan pembiayaan inklusif1, dan empat lainnya merupakan pembiayaan berkelanjutan. Penandatanganan itu, merupakan hasil fasilitasi business matching pembiayaan UMKM dilakukan Bank Indonesia (BI).

Sampai Juli 2026, fasilitasi business matching telah mencapai Rp285 miliar. Itu terdiri dari pembiayaan inklusif Rp150 miliar, dan pembiayaan berkelanjutan Rp135 miliar. Capaian itu, masih akan terus bertambah seiring realisasi pembiayaan hingga akhir 2026. Penandatanganan disaksikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman.

Penandatanganan dilakukan perwakilan BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI dengan UMKM mitra masing-masing dalam Gebyar Pembiayaan garapan BI sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta (21/8). Tantangan pembiayaan UMKM tidak semata ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, dan kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan.

Untuk itu, BI memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir. Langkah BI di antaranya mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, dan perluasan akses pasar. Selanjutnya, BI mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar makin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas.

Aida menyebut BI berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberi insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif.

Lalu, dari sisi demand, digitalisasi pembayaran memanfaatkan QRIS membangun rekam jejak usaha. “Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen konsisten, inovasi adaptif, sinergi makin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya," ucap Aida.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pembiayaan perlu didukung peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar agar UMKM dapat terus berkembang dan menjaga kualitas pembiayaan. Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, 65 perssen di antaranya disalurkan kepada sektor produksi.

Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM, platform mengintegrasikan berbagai layanan, dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem, serta mendorong sinergi business matching untuk memperluas pembiayaan sesuai kebutuhan usaha. “Pembiayaan itu, diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet," ujar Maman.

Kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan juga diperkuat melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID). SIAPIK membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi, dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM. Sementara itu, BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang potensial dibiayai, sebagai referensi lembaga keuangan.

Pemanfaatan BISAID telah membantu 476 UMKM memperoleh pembiayaan pada 2025. Kedua inisiatif tersebut mendorong UMKM makin mudah terhubung dengan lembaga keuangan.