EmitenNews.com - Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau fraud. Sebab, anggarannya besar. Untuk menjalankannya pemerintah membutuhkan anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp300 triliun per tahun dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat MBG. 

Dalam keterangannya yang ditulis Kompas, Selasa (4/3/2025), anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengingatkan besarnya anggaran sampai Rp300 triliun per tahun itu, bukan anggaran main-main. Karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud.

Menurut Irma Suryani Chaniago, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Politikus Partai NasDem ini memperkirakan pemerintah sudah mempersiapkan anggaran kurang lebih Rp25 triliun dalam sebulan. 

Selain itu, Irma mengingatkan bahwa kualitas dan variasi menu makanannya harus dikontrol baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian. Pola dapur umum, per dapur mensupply 3.000 pack, kata dia, juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol.

Komisi IX DPR RI sedang mencari formula tepat terkait pemberian MBG. Irma menyebutkan, karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat.

Sebelumnya, di Jakarta, Senin (/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima. Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, yang dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025 itu, maka anggaran yang dibutuhkan Rp300 triliun per tahun.

Program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran berkisaran Rp1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025. 

Anggaran Rp71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini tahun 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program. ***