EmitenNews.com - Anies Baswedan menyetujui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Partai Demokrat menyebut bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu, telah menyetujui kerja sama politik dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Cak Imin. Demokrat merasa dikhianati, dipaksa, difait accompli untuk mengusung pasangan Capres Anies Baswedan-Cawapres Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. 

 

Dalam keterangannya Kamis (31/8/2023), Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan keputusan tersebut dilakukan sepihak. Anies-Partai NasDem mengambil keputusan tersebut tanpa berkonsultasi dengan dua anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat dan PKS.

 

Padahal, Riefky mengungkapkan adanya keputusan Anies Baswedan yang meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Keputusan dalam bentuk tulisan tangan yang ditandatangani Anies Baswedan, itu ditujukan ke AHY pada 25 Agustus 2023.

 

"Inti surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia menjadi cawapresnya mendampingi capres Anies Baswedan," ujar Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).

 

Namun demikian, kata Teuku Riefky, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. 

 

Masih cerita Teuku Riefky, pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba

menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

 

Selasa malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Namun Anies tidak menyampaikan langsung ke PKS dan Demokrat.

 

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, urai Teuku Riefky, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus anggota Tim 8 KPP, Sudirman Said untuk menyampaikannya. ***