EmitenNews.com - Pemerintahan Prabowo Subianto mencetak sejarah nilai tukar rupiah tertinggi. Rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat menjadi Rp17.600 pada Jumat (15/5/2026), yang menjadi rekor tertinggi di Tanah Air.

Sejarah mencatat, pada 1998, posisi USD pernah berada di level sangat tinggi, tepatnya Rp16.800. Malah kondisinya lebih parah sebab kenaikan dolar AS terjadi dalam waktu relatif singkat, bergerak cepat, dan merembet ke krisis politik. Presiden Soeharto lengser, dan digantikan oleh BJ. Habibie.

Kekuasaan Orde Baru yang digenggam Presiden Soeharto selama 32 tahun tumbang di tengah besarnya kekuatan demonstrasi, yang dimotori mahasiswa, dan kalangan muda. Soeharto lengser ke prabon, yang kemudian melahirkan Orde Reformasi.

Tetapi, pergantian kekuasaan yang menaikkan Habibie sebagai Presiden ke-3 RI, tak serta merta membuat pasar optimistis. BJ Habibie, yang teknokrat dengan keberhasilannya membangun sektor teknologi, termasuk melahirkan industri pesawat terbang, dianggap tak bisa mengatasi masalah ekonomi.

Parahnya lagi, karena Habibie masih dianggap sebagai bagian dari rezim Orde Baru, yang seharusnya ditumbangkan bersama Jenderal Besar Soeharto. Bahkan, Presiden Singapura Lee Kuan Yew juga menganggap naiknya Habibie jadi orang nomor satu Indonesia bisa membuat rupiah makin tak berdaya.

Tetapi, fakta berbicara. Dalam waktu total setahun lebih masa pemerintahannya, pakar aeronautika itu, berhasil menaklukan dolar dari warisan yang diterimanya dari Pak Harto, Rp16.800 menjadi Rp6.550.

Dalam otobiografinya, B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie merestrukturisasi perbankan, yang di era Orde Baru pendiriannya dipermudah oleh pemerintah melalui kebijakan Paket Oktober 1988. Sayangnya, rentan sehingga saat terjadi krisis, banyak yang bertumbangan. Nasabah lantas melakukan penarikan dana besar-besaran.

Penuh percaya diri, Habibie melakukan restrukturisasi perbankan seraya berharap Bank Indonesia makin kuat. Ia mencabut aturan yang memudahkan pendirian bank, dengan mempraktikkan penyatuan. Empat bank milik pemerintah digabung menjadi satu bank yang kuat secara permodalan, dan jangkauan bernama Bank Mandiri.

Memisahkan Bank Indonesia dari Pemerintah Lewat UU No.23/1999 

Yang tidak kalah pentingnya, pemerintahan Habibie, memisahkan keberadaan Bank Indonesia dari pemerintah lewat UU No.23 tahun 1999. Dengan begitu, bank sentral menjadi independen, dan leluasa dengan keputusannya mengendalikan moneter, berdampingan dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, mengatur bidang fiskal.