EmitenNews.com - Pemerintah mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok ke berbagai wilayah di Tanah Air. Kementerian Perdagangan bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah sepakat mempercepat penyaluran untuk mengantisipasi potensi gangguan cuaca ekstrem menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi, ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti telur, minyak goreng, cabai, hingga daging ayam ras secara nasional berada dalam kondisi aman.

Namun demikian, faktor cuaca menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya pada Februari hingga Maret 2026. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan wilayah seperti Sulawesi dan Papua berpotensi mengalami curah hujan tinggi, sehingga menghambat jalur distribusi.

"Kami bersepakat, semua para distributor termasuk BUMN Pangan, baik Bulog maupun ID FOOD, sudah melancarkan pendistribusian barang kebutuhan pokok kepada daerah-daerah di awal Februari ini," ujar Iqbal.

Kemendag juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan layanan pelabuhan, termasuk ketersediaan kontainer dan kelancaran arus logistik.

Langkah antisipatif itu dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Ramadan dan Idul Fitri 2026.

"Jadi, manakala memasuki musim penghujan di bulan Februari dan Maret, barangnya sudah sampai di tempat," katanya.

Kementerian Perdagangan rutin berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, dan lembaga. Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan. Juga dengan asosiasi untuk memantau perkembangan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia.

Urusannya tidak hanya dari faktor ketersediaan barang, Kementerian Perdagangan bersama kementerian/lembaga terkait lainnya juga berupaya memastikan dan menjaga stabilitas harga agar tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan pembelian (HAP) konsumen. 

Harga minyak goreng rakyat (MinyaKita) mulai menunjukkan tren penurunan

Kementerian Perdagangan mencatat harga minyak goreng rakyat (MinyaKita) mulai menunjukkan tren penurunan. Kondisi itu diharapkan dapat kembali sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) pada Februari 2026 seiring optimalisasi distribusi ke pasar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, penurunan harga ini terjadi setelah pemerintah memperkuat kewajiban distribusi produsen kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2026.

"Sesuai Permendag 43, semua produsen itu minimal mendistribusikan kepada Bulog dan IDFOOD itu 35 persen. Kita cukup yakin, karena sudah terjadi penurunan," kata Iqbal di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pemantauan Kemendag melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), rata-rata nasional harga Minyakita pada pekan lalu masih berada di kisaran Rp16.800 per liter. Namun,  kini telah turun menjadi Rp16.500 per liter.

Memang belum sesuai dengan HET yang ditetapkan Rp15.700 per liter. Namun, Iqbal  optimistis harga Minyakita akan terus turun seiring dengan kelancaran distribusi dari BUMN Pangan.

Minyakita merupakan salah satu segmen dari pasar minyak goreng nasional. Selain Minyakita, terdapat juga minyak goreng premium dan merek sekunder (second brand) yang beredar di masyarakat.

Konsumsi minyak goreng nasional mencapai sekitar 250 ribu ton per bulan, yang terbagi dalam tiga segmen tersebut. Minyakita sendiri secara khusus ditujukan bagi rumah tangga menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro di sektor kuliner.