EmitenNews.com - Tantangan besar menghadang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lihatlah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama mereka menjabat mencapai Rp3.600 triliun. Namun, Rp1.000 triliun di antaranya, hanya untuk membayar utang. Kemudian Rp1.300 triliun sampai Rp1.400 triliun untuk transfer ke daerah. Pemerintah butuh peran swasta untuk pembangunan.

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. mengemukakan hal tersebut dalam UOB Economic Outlook 2025, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

"Soal APBN kita cuma punya Rp3.600 triliun, Rp1.000 triliun untuk bayar utang, Rp1.300 triliun-Rp1.400 triliun kirim ke daerah sebagai DAU, DAK. Jadi, tinggal punya Rp1.100 triliun sampai Rp1.200 triliun. Dengan anggaran Rp1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata Burhanuddin Abdullah.

Peran pemerintah dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan hingga bandara. Sedangkan untuk pembangunan bidang lainnya peran swasta yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan agar bisa menarik investasi lebih banyak.

"Karena itulah swasta melakukan itu, pemerintah hanya mencoba membangun kebijakan yang kondusif untuk investasi. Kita harus menarik investasi asing, betul. Karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dibanding PDB," tegas Burhanuddin Abdullah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Rinciannya Rp705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp800 triliun," urai politikus PDI Perjuangan tersebut. ***