EmitenNews.com - Angka 8 pada kurs Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) kali ini jelas bukan angka yang disenangi Presiden Prabowo Subianto. Simbol 8 bagi Prabowo adalah sandi yang sarat makna sejak purnawirawan jenderal itu memimpin korps baret merah. Namun, menjelang makan siang pada perdagangan Selasa (29/9), nilai tukar dolar AS benar-benar menembus level psikologis Rp 18.000, tepatnya sempat menyentuh Rp 18.005 per dolar AS di pasar spot dan melambungkan kurs referensi JISDOR BI ke level Rp 17.998 per dolar AS, sebelum ditutup di posisi Rp 17.981 per dolar AS pada sore hari.

Tentu bukan hanya Presiden yang gusar, melainkan juga para investor. Dalam kamus ekonomi politik, kurs rupiah adalah cermin paling telanjang yang memantulkan kadar kepercayaan pasar terhadap kepemimpinan sebuah rezim.
Ketika rupiah di pasar spot pada awal pekan ini terus tertekan ke posisi Rp 17.948 per dolar AS setelah sebelumnya sempat menyentuh kisaran Rp 17.950, sinyal siaga satu langsung menyala di lantai bursa. Turbulensi moneter ini kian mencolok karena terjadi hanya berselang dua pekan setelah Presiden Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

Sementara di Senayan, fragmen politis lain menampilkan pemandangan yang kontras. Di tengah bursa saham yang limbung dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang amblas ke level 6.121,70, DPR dan pemerintah justru mengetuk kesepakatan belanja negara fantastis menembus Rp 4.106,2 triliun dalam RUU APBN 2027. Angka ini mencatatkan rekor nominal anggaran pertama yang menembus batas Rp 4.000 triliun sepanjang 81 tahun Indonesia merdeka.

Namun, pertanyaan mendasar pun menyeruak di kalangan pelaku pasar modal: apakah nakhoda baru Kementerian Keuangan sekadar belum berhasil, atau pergantian menteri ini sejak awal memang akan tetap nirhasil karena pasar meragukan determinasi fiskal serta kurangnya faktor trust dan kredibilitas pejabat para birokrat kita?

APBN 2027: Anggaran Jumbo dan Bom Waktu Fiskal
Sebagaimana diulas Dikdik Sadikin dalam artikel bertajuk APBN Kita, Riwayatmu Kini, (kompas.id) anggaran negara pada hakikatnya bukan sekadar catatan deretan angka pembukuan, melainkan pilihan peradaban yang ditulis dengan angka. Menkeu Suahasil kini berdiri tepat di pusaran tiga riwayat kritis APBN:

Pertama, kewajiban membayar masa lalu lewat jeratan bunga utang yang direncanakan melonjak hingga Rp 650,3 triliun pada 2027 (terdiri atas Rp 589,6 triliun bunga dalam negeri dan Rp 60,6 triliun bunga luar negeri). Beban bunga ini menyedot hampir 19 persen—atau satu dari setiap lima rupiah—total pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 3.435,1 triliun, dengan defisit anggaran dipatok Rp 671,1 triliun (2,4% dari PDB). Beban ini kian berat dengan risiko limpahan kewajiban proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh yang berbiaya US$ 7,3 miliar dengan pinjaman China Development Bank sebesar US$ 4,5 miliar, di mana rencana restrukturisasinya berpotensi mengikat fiskal negara hingga 80 tahun.

Kedua, ketidakpastian setoran dividen BUMN yang kini beralih ke Danantara. Mantan Menkeu Purbaya sempat mematok target bahwa sekitar Rp 120 triliun laba Danantara akan disetor kembali ke kas APBN, melampaui dividen BUMN historis sekitar Rp 90 triliun per tahun. Namun, manajemen Danantara menyatakan skema tersebut masih harus dibahas ulang bersama Menkeu baru Suahasil Nazara, menyisakan teka-teki mengenai kepastian ruang penerimaan negara.

Ketiga, kompromi belanja populis yang membengkak di tengah pemangkasan infrastruktur produktif. Alokasi belanja 2027 dibebani pagu Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 240,2 triliun (Rp 232,5 triliun dialokasikan bagi Program Makan Bergizi Gratis untuk 72,4 juta penerima), target 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang pengawasannya oleh BPKP masih mencatat kendala operasional, serta gemuknya struktur birokrasi Kabinet Merah Putih (49 kementerian dan 56 wakil menteri). Ironisnya, jargon "efisiensi" justru memangkas anggaran belanja modal produktif, seperti pagu Kementerian PU yang sebelumnya dipotong dari Rp 110,95 triliun hingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun.

Namun, ancaman fiskal jangka panjang di atas kertas itu bukanlah entitas yang berdiri di ruang hampa. Pelaku pasar modal tidak menunggu ketukan palu anggaran 2027 untuk menjatuhkan vonis. Di era digital dan keterbukaan informasi ini, investor dengan mudah mengakses dan memperbandingkan data riil harian yang bertebaran di jagad maya. Begitu beban utang masa lalu berbenturan dengan gaya manajemen menteri baru, papan skor fundamental ekonomi nasional langsung bereaksi.

Rapor Fundamental Era Purbaya vs Tantangan Realitas Suahasil
Pasar modal tidak membaca wacana di atas kertas; investor membaca indikator nyata dan data. Bila disandingkan secara gamblang, terdapat kontras fundamental yang tajam antara warisan Purbaya Yudhi Sadewa dan hari-hari pertama kepemimpinan Suahasil Nazara: