Apdesi Minta Jatah 10 Persen APBN Untuk Dana Desa, Ini Respon Wapres

EmitenNews.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah punya komitmen penuh untuk mendorong pembangunan desa. Salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10% dana APBN untuk didistribusikan ke daerah.
“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa,” ujar Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023).
Hal itu diungkapkannya menanggapi tuntutan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang meminta pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen APBN untuk dana desa. Tunutan itu diungkapkan dalam peringatan 9 tahun Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK), Minggu, 19 Maret 2023.
"Jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?" kata Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dalam orasinya.
Dengan tuntutan itu, pemerintah diminta para kepala desa untuk menganggarkan hingga Rp300 triliun sebagai dana desa, bila merujuk pada APBN tahun 2023 yang mencapai Rp3.061,2 triliun.
Bukan hanya Rp300 triliun. Menurut Wapres jika diakumulasi dana yang dikucurkan ke desa lebih dari itu.
“Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10%,” ujar Wapres.
Ma'ruf menyebutkan berbagai kementerian menyasar program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Kalau yang ke Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun,” ungkap Wapres.
“Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” tandasnya.(*)
Related News

Rekening Terkena Pemblokiran Sementara, PPATK Anjurkan Hubungi Bank

Jadi Broker Tambang, Zarof Ricar Ngaku dapat Fee Rp100 Miliar

Gratis! Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak ada Lagi

Disebut Terima Suap Judol, Menteri Budi Siap Buktikan tak Bersalah

Besok Ojol Demo Matikan Aplikasi, Driver Minta Potongan 10 Persen Saja

Dalami Kasus Korupsi di LPEI, KPK Periksa Lima Orang Saksi