Asosiasi Petani Sawit Minta Pemerintah Atur Ulang Penetapan Harga TBS
 
                            EmitenNews.com - Asosiasi petani kelapa sawit menginginkan agar pemerintah mengatur ulang penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang akan dibeli oleh pabrik kelapa sawit kepada petani. Pengaturan ulang diperlukan agar harga TBS sesuai dengan perhitungan biaya produksi yang meningkat sekarang ini.
Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini petani sawit mengalami kesulitan karena tingginya harga pupuk dan jatuhnya harga TBS dikarenakan permintaan dari produsen minyak goreng yang menurun.
"Sekarang petani sangat dalam kesulitan untuk mempertahankan kebun dan kehidupannya karena harga TBS terus turun di bawah Rp1.000 per kilogram, di beberapa tempat bahkan sampai Rp400 per kilogram, dengan harga TBS sekarang ini petani sangat sulit untuk bertahan," kata Pahala.
Pahala menyebutkan saat ini banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak lagi mengolah TBS akibat tangki CPO penuh, yang berdampak beberapa TBS petani tidak terbeli.
Menurut dia, pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengatakan pabrik kelapa sawit diharuskan membeli TBS dari petani minimal Rp1.600 per kilogram dinilai masih belum cukup ideal.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Alvian Arahman juga menyebutkan pembelian TBS idealnya pada harga Rp3.000 per kilogram, dilihat dari harga CPO saat ini dan harga pupuk yang masih tinggi. Dia menyebutkan harga TBS di Malaysia harga TBS petani RM 880 per kilogram, atau sekira Rp3.000 per kilogram.
Menurut dia, pemerintah saat ini juga perlu mengevaluasi kembali pajak ekspor CPO dan pajak bea keluar yang dinilainya sangat tinggi yaitu sampai 600 dolar AS per ton. "Artinya contoh kalau harga CPO 1.100 dolar AS per ton, maka pungutan sekitar 600 dolar AS, artinya ini sekitar 50 persen untuk pungutan saja," tandas Alvian.(fj)
Related News
 
                            Aliri Listrik Seluruh Desa, Menteri Bahlil Anggarkan Rp63 Triliun
 
                            Aliansi Rakyat Gugat Bebas Bersyarat Setnov ke PTUN, Cek Alasannya
 
                            Kejar Upah Lebih Murah, Pabrik Nike dan Adidas Relokasi ke Jawa Tengah
 
                            Masih Progres, Jangan Bilang KPK Takut Usut Kasus Whoosh
 
                            Presiden Tugaskan Kapolri Berantas Narkoba, Penyelundupan dan Judol
 
                            Setelah Hery jadi Tersangka, KPK Respon Peluang Panggil Eks Menaker
 
                     
                 
                 
             
                                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
            




