EmitenNews.com - Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan, hal itu sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia. Seluruhnya ada sembilan langkah yang diambil pemerintah, salah satunya pembentukan satgas tersebut.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya. Sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan harga tiket pesawat,” ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno setelah acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Satgas tersebut terdiri atas Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Menteri Sandiaga menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri. Terdapat aspek lain, seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

“Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Luhut.

Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar Menko Luhut Binsar Pandjaitan. 

Sumbar meminta dukungan DPR beri solusi atas mahalnya harga tiket pesawat

Jumat (21/6/2024), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta dukungan Komisi X DPR RI yang membidangi pariwisata untuk mencarikan solusi atas tingginya harga tiket pesawat domestik. Mahalnya harga tiket pesawat, diidentifikasi telah menjadi kendala pengembangan wisata daerah.

"Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan Sumbar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun harga tiket pesawat Jakarta-Padang yang relatif mahal menjadi salah satu kendala yang sulit dihadapi," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Jumat.

Kedatangan rombongan Komisi X DPR RI yang tergabung dalam Tim Panja RUU tentang Kepariwisataan dipimpin oleh Ketua Tim Panja Prof Djohar Arifin Husin. Mereka datang untuk menjaring masukan dan informasi tentang kepariwisataan langsung dari daerah. Informasi dan masukan tersebut nantinya akan masuk dalam pembahasan Panja Kepariwisataan.

Saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi X yang tergabung dalam Tim Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kepariwisataan di Padang, Gubernur Mahyeldi melaporkan, sektor pariwisata Sumbar sebenarnya baru saja pulih dari dampak COVID-19. Pada 2023 melalui gerakan Visit Beautiful West Sumatera (VBWS), jumlah pergerakan wisata yang ditargetkan sebanyak 8,2 juta orang bisa tercapai 11 juta orang.

Namun Desember 2023 hingga Mei 2024, bencana datang silih berganti. Mulai dari letusan gunung, banjir bandang hingga banjir lahar hujan mengakibatkan sektor pariwisata kembali goyang. Jumlah pergerakan wisatawan menurun cukup signifikan.

"Pelaku industri pariwisata menjadi khawatir kondisi pariwisata Sumbar akan kembali tiarap seperti saat COVID-19. Karena itu perlu upaya dan kalau mungkin stimulus agar sektor pariwisata bisa bertahan," katanya.

Jika persoalan mahalnya tiket pesawat bisa diatasi dengan dukungan DPR RI, sektor pariwisata Sumbar diyakini bisa bertahan bahkan bisa berkembang lebih pesat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Komisi X DPR RI ke Sumbar.