EmitenNews.com - Pemerintah mengapresiasi para mahasiswa yang hadir dan menjadikan Istana Negara, Jakarta, sebagai ruang dialog bersama pemerintah. Kamis (4/9/2025) malam, lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra, ke Istana untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan. Saat yang sama Presiden Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Maulid di Masjid Istiqlal.

Dalam pertemuan penting itu, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.  

Dalam sambutannya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, telah meminta izin kepada Presiden untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan ini. Dan dipersilahkan dengan baik, penuh antusiasme.

“Silahkan, Istana itu bukan punya Presiden, itu adalah punya kita bersama-sama karena saya mau bertemu dengan adik-adik," katanya.

Mensesneg juga menyampaikan salam hormat Presiden kepada para perwakilan mahasiswa dan mempersilahkan mereka menyampaikan apa yang menjadi kehendak demonstran. Ia mengajak para mahasiswa menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa terjebak pada istilah atau diksi yang kaku.

Pemerintah mengadakan dialog dengan Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Kerakyatan. Kalangan mahasiswa menyampaikan aspirasi mulai dari kelanjutan aksi demonstrasi, kriminalisasi aktivis, hingga tudingan makar. 

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap mengatakan gabungan mahasiswa akan terus melanjutkan perjuangan menyuarakan aspirasi rakyat. 

“Demonstrasi mungkin akan tetap kami lakukan, tetapi menunggu momen pas dan kondisi Jakarta yang kondusif,” jelasnya, Kamis (4/9/2025). 

Salah satu poin yang disampaikan dalam pertemuan adalah evaluasi terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), yang menurut mahasiswa selama ini tidak optimal dalam menjalankan komunikasi publik. 

“Kami menuntut Kepala PCO dioptimalkan. Jangan lagi ada tumpang tindih antarkementerian. Karena komunikasi publik dari PCO atau Kantor Staf Presiden saat ini cukup buruk,” ujarnya.