EmitenNews.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meminta pelaku industri otomotif Indonesia meningkatkan kemitraan dengan UMKM. Itu penting mewujudkan program hilirisasi industri komponen sebagai bagian dari industrialisasi sektor otomotif berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

”Saya mengajak industri otomotif ikut mengembangkan UMKM otomotif melalui kemitraan agar bisa naik kelas," tutur Teten Masduki dalam FGD bertema Hilirisasi Industri Melalui UKM/IKM dan Koperasi Khususnya Industri Komponen Otomotif R2/R3 EV di Jakarta, Jumat (8/3). 

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 industri otomotif menyumbang Rp311 triliun atau sekitar 9 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Industri pengolahan non migas. Sedang pertumbuhan industri otomotif selama 5 tahun terakhir (2018-2023) sebesar 4,1 persen. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat pada 2023 produksi otomotif roda 4 sebanyak 1,395 juta unit.

Sedang ASEAN Automotive Federation (AAF) mencatat jumlah produksi sepeda motor/roda 2 sebanyak 5,2 juta unit. Kemampuan UKM industri otomotif sangat baik dengan memasok 65 persen komponen kendaraan, dan alat berat. Oleh sebab itu, keberadaan UMKM penyedia komponen otomotif tidak bisa dianggap enteng, terlebih saat ini sedang dibangun ekosistem kendaraan listrik alias electrical vehicle (EV). ”Tren industri EV juga memberi peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjalin kemitraan sebagai rantai pasok bagi industri assembling kendaraan," katanya. 

Demi mendorong UMKM produsen komponen otomotif, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal. Dalam aturan ini Industri Besar Bidang Komponen (KBLI 129300) diwajibkan bermitra dengan UKM Komponen. Dari sisi KemenKopUKM, saat ini telah dibangun rumah produksi bersama (RPB) untuk mendorong pengembangan ekosistem industri otomotif yang inklusif. 

Dengan adanya RPB itu, diharap ke depan dapat mendukung inovasi, desain, hingga memudahkan akses pembiayaan. "Melalui kolaborasi, inovasi dan kemitraan yang kuat kita pastikan bahwa UMKM di Indonesia tidak hanya tumbuh dan berkembang, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan," beber Teten. 

Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menambahkan pihaknya siap memfasilitasi pelaku industri otomotif, dan UMKM penyedia komponen otomotif untuk pengadaan alat, dan mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu program lintas kementerian. Permintaan terhadap produk alsintan khususnya pedesaan cukup tinggi sehingga menjadi peluang untuk perluasan akses pasar. "Peluang kita alat pertanian. Ini perlu sesegera mungkin kita diskusikan dengan Kementerian Pertanian atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar pemerintah desa bisa belanja barang tertentu ini ke UMKM," kata Hanung. 

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, Hanung berharap UMKM produsen komponen otomotif membentuk koperasi agar dapat mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM. Selain itu KemenKopUKM juga siap mengadvokasi permasalahan hukum saat ini sedang dialami UMKM produsen knalpot kerap terkena razia aparat kepolisian. "Persoalan knalpot ini, rencananya pada 14 Maret 2024 akan ada diskusi dengan pihak kepolisian untuk melihat kembali ketentuan-ketentuan berlaku. Jadi kita bantu juga dari aspek hukum," katanya. 

President dan Chairman Institut Otomotif Indonesia (IOI) I Made Dana Tangkas menyatakan pihaknya berencana meningkatkan produksi otomotif khusus roda 2 dan 3 berbasis EV. IOI juga berencana membangun ekosistem EV dari hulu ke hilir seiring tren peningkatan kendaraan ramah lingkungan. "Jadi kami ingin membumikan produk otomotif ini tidak hanya body, dan interior tetapi bicara hingga ke baterai. Kami ingin mengembangkan usaha baru dan koperasi baru," kata Made. 

IOI juga berkomitmen menggandeng UMKM produsen komponen otomotif untuk mewujudkan berbagai rencana strategis tersebut. Dia percaya UMKM Indonesia cukup mampu mendukung peningkatan produksi otomotif roda 2 dan 3. "Harapannya nanti UMKM bisa menyediakan bahan baku atau bahan setengah jadi. Saya kira ini sesuai arahan Menteri (Teten Masduki) bagaimana kita bisa belajar dari China, Jepang, dan Korea dalam rantai pasok industri," ucapnya. 

?Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rudolf Saut menegaskan komitmen mendukung program hilirisasi atau industrialisasi sektor otomotif. Untuk mewujudkan itu, Apindo mengusulkan empat poin penting perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah dan dunia usaha termasuk UMKM perlu membuat roadmap pengembangan industri manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah. 

Kedua program hilirisasi harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pelaku industri dengan UMKM dan koperasi. ”Hilirisasi juga perlu memperhatikan pengembangan SDM, teknologi terintegrasi dari hulu ke hilir, dan perlunya peningkatan profesionalisme dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan," kata Rudolf. (*)