EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% pada September 2024. 

Keputusan ini diumumkan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diselenggarakan hari ini, Rabu (18/9).

BI akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% pada September 2024, setelah sebelumnya berada di level 6,25%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility turut dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate menjadi 6%," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Pemangkasan ini menjadi yang pertama sejak Februari 2021, setelah sebelumnya BI menaikkan suku bunga secara bertahap sebesar 275 bps sepanjang periode Agustus 2022 hingga April 2024, dari 3,50% menjadi 6,25%. 

Sejak saat itu, BI mempertahankan suku bunga di level tersebut selama empat bulan berturut-turut, yakni pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2024.

Dijelaskan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1% penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan juga untuk turut mendorong pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: