EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) kembali menegaskan posisi sebagai bank utama pembiayaan perumahan rakyat Indonesia. Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP, atau setara 81,8 persen dari total nasional 188.434 unit disalurkan seluruh bank pelaksana.

Capaian itu, menandai peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah sektor perumahan rakyat. Dengan penyerapan lebih dari empat perlima porsi nasional, BTN menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, dan upaya percepatan penurunan backlog perumahan seluruh Indonesia.

Di tengah capaian impresif itu, Komisaris Independen Danantara Asset Management (DAM), Agus Sugiarto, menegaskan pertumbuhan penyaluran BTN tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik alias Good Corporate Governance (GCG), dan memastikan tepat sasaran.

Agus menyampaikan hal tersebut saat meninjau proyek perumahan bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur, bersama jajaran BTN. Ia menilai keberhasilan BTN menyalurkan KPR subsidi secara masif harus berjalan seiring penguatan aspek transparansi, akuntabilitas, dan validasi penerima manfaat.

“Capaian BTN menyalurkan lebih dari 140 ribu rumah subsidi hingga kuartal III 2025 merupakan hasil luar biasa. Sukses itu, perlu diimbangi penerapan GCG kuat, agar setiap rumah yang dibiayai benar-benar sampai ke masyarakat berhak, dan memberi dampak sosial nyata,” tukas Agus, Komisaris Independen DAM, di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa, 14 Oktober 2025.

Agus juga menyoroti langkah BTN membuka akses pembiayaan bagi pekerja informal, dan wirausaha kecil sebagai inovasi penting dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Ia menilai, inovasi tersebut perlu terus diikuti dengan mekanisme monitoring, dan evaluasi yang kuat.

“Inovasi BTN dalam menjangkau sektor informal sangat positif, tetapi tata kelola dan pengawasan tetap perlu diperkuat agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” harapnya.

Komisaris Independen DAM, Haryo Baskoro Wicaksono, menilai pentingnya penyempurnaan berkelanjutan terhadap skema KPR Sejahtera FLPP agar penyaluran pembiayaan dapat makin cepat, efisien, dan tepat sasaran. Ia menekankan optimalisasi desain skema subsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas industri perumahan nasional, dan mengakselerasi pencapaian target Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Komisaris DAM, Bambang Sugeng Rakmono, menyoroti pentingnya arah kebijakan pembiayaan perumahan ke depan yang lebih berwawasan lingkungan dan berprinsip pembangunan berkelanjutan (green housing). Integrasi aspek keberlanjutan dalam pembiayaan hunian akan memperkuat peran sektor perumahan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon, dan pembangunan nasional ramah lingkungan. (*)