EmitenNews.com - Neraca perdagangan migas Indonesia terus memburuk. Defisit yang tercatat pada 2012 sebesar USD5,6 miliar meningkat menjadi USD19,7 miliar pada 2025. Salah satu penyumbangnya adalah impor solar yang selama 2016-2025 mencapai 48 juta ton senilai USD30,3 miliar.

Di tengah tekanan itu, pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto terus mendorong mandatori B50. Program pencampuran 50% FAME dan 50% solar fosil ini ditargetkan mampu menghentikan impor solar dan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun.

Namun, kajian NEXT Indonesia Center menilai berhentinya impor solar belum tentu diikuti penurunan belanja subsidi dalam APBN. 

"Program B50 merupakan langkah besar menuju kemandirian energi nasional. Namun publik perlu memahami bahwa penghapusan impor solar dan penghematan subsidi adalah dua hal yang berbeda," kata Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, di Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Menurut simulasi NEXT Indonesia Center, implementasi B50 membutuhkan sekitar 18,8 juta kiloliter FAME per tahun jika konsumsi BioGasoil tetap di level 2024. Sedangkan realisasi penggunaan FAME baru 13,2 juta kiloliter. Artinya masih butuh tambahan 5,6 juta kiloliter FAME atau naik 42,6%.

"Tambahan produksi FAME menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi B50. Tanpa pasokan yang memadai, target menghentikan impor solar akan sulit dicapai secara berkelanjutan," ujar Herry.

Data LKPP mencatat belanja subsidi minyak solar selama 2016-2025 mencapai Rp173,2 triliun atau rata-rata Rp17,3 triliun per tahun. Besaran subsidi dipengaruhi harga keekonomian BBM, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan insentif biodiesel.

"Jangan sampai penghematan impor justru berpindah menjadi beban insentif yang lebih besar. Yang perlu dijaga adalah agar efisiensi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan fiskal negara," ujar Herry Gunawan.***