"Partisipasi ini dapat memberikan akses terhadap kuota penangkapan yang penting untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor perikanan serta mendukung perlindungan dan pengelolaan tuna dan sejenis tuna di Samudera Hindia secara berkelanjutan,” ujar Indra Jaya.

Penting dicatat, WPDCS salah satu kelompok kerja di bawah Komite Ilmiah, yang ditugaskan untuk menelaah kualitas data statistik tuna Samudera Hindia yang tersedia serta menelaah status pengelompokan, pengolahan dan pelaporan data IOTC.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerangkan, sebagai negara anggota Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Indonesia berkomitmen penuh mengelola sumber daya ikan tuna secara berkelanjutan.

Terlebih perairan Indonesia selama ini dikenal sebagai tempat atau wilayah penangkapan tuna, baik di perairan kepulauan, perairan teritorial, maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Saat ini KKP telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujar Menteri Sakti Wahyu Trenggono. ***