EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto mengancam akan membuat Pengadilan Ad Hoc unuk mengusut direksi-direksi badan usaha milik negara (BUMN) dalam kurun waktu 32 tahun ke belakang.

 Untuk mewujudkan itu Presiden berencana meminta persetujuan dari majlis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Tapi direksi BUMN yang sadar dan mau mengembalikan kita beri pengampunan,” kata Prabowo dalam pidato Kenegaraan di gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Presiden mengatakan BUMN menjadi tak boleh milik direksi. Bukan pula milik komisaris. Bukan juga sumber dana untuk penguasa. “BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tak bertanggung jawab. Pemerintah tak dianggap. Heran bagaimana bisa seperti itu,” ucapnya.