EmitenNews.com - Kementerian Keuangan mencatat perekonomian Indonesia tumbuh kuat di  tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen, ditopang permintaan domestik, dan dukungan APBN. Pertumbuhan ekonomi itu mampu menyerap tenaga kerja terutama di sektor akomodasi, dan makan minum, perdagangan.

Dalam keterangannya, Senin (6/5/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut mampu mendorong penciptaan lapangan kerja nasional. Pada Februari 2024, jumlah orang yang bekerja tercatat sebesar 142,18 juta orang atau meningkat 3,55 juta dibandingkan periode sebelumnya yakni 138,63 juta orang. 

Jangan heran kalau tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 juga menurun signifikan menjadi 4,82 persen dari sebelumnya 5,32 persen pada Februari 2023. Jumlah ini bahkan sudah berada di bawah TPT periode yang sama saat pandemi Covid-19  yang hanya pada kisaran 5,01 persen. 

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar selama Februari 2023 hingga Februari 2024 adalah akomodasi dan makan minum, perdagangan, serta administrasi Pemerintahan yang masing-masing meningkat sebesar 0,96 juta orang, 0,85 juta orang, dan 0,76 juta orang. 

Kemenkeu juga mencatat proporsi pekerja informal menurun dari 60,12 persen pada Februari 2023 menjadi 59,17 persen pada Februari 2024. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional. Karena itu berarti, lebih banyak orang mendapatkan akses ke pekerjaan formal atau memiliki stabilitas pekerjaan yang lebih baik.

Meski lapangan kerja meningkat, Kementerian mencatatkan masih ada beberapa risiko global yang harus dihadapi. Di antaranya, arah kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. 

Untuk mengantisipasi berbagai dinamika global tersebut, pemerintah mendorong sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain. Khususnya, otoritas moneter dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah memastikan akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika bal terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber atau peredam untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi. ***