EmitenNews.com - Digempur sejumlah kalangan dalam soal utang negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap tenang. Katanya: it’s good. Mantan Direktur Pengelola Bank Dunia ini, malah mengaku senang banyak pihak menyoroti pengelolaan keuangan negara, termasuk utang. Baginya, sorotan dan kritik itu, membuktikan publik mempunyai rasa kepemilikan dan perhatian terhadap kondisi keuangan negara.


"Sekarang semua orang ngurusin utang. Semua orang bicara soal itu. Jadi it's good. Kita punya ownership terhadap keuangan negara," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara bedah buku Melintasi Tiga Krisis Multidimensi, Minggu (24/10/2021).


Dalam pandangan Sri Mulyani, berbagai sorotan dan kritik itu, suatu kemajuan. Sebab sebelumnya publik tak pernah memperhatikan keuangan negara. "Kalau hari ini banyak yang melihat pada masalah keuangan negara yang sangat detail, saya sangat senang banget. Pada 1997, 1998, tidak ada yang lihat APBN. Pada 2008 pun tidak ada."


Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri RI per Agustus 2021 tembus USD423,5 miliar atau Rp5.957 triliun (kurs Rp14.066 per dolar AS) pada Agustus 2021. Itu berarti tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy).


Pertumbuhan utang itu lebih tinggi jika dibandingkan Juli 2021 yang hanya 1,7 persen (yoy). BI menyatakan peningkatan pertumbuhan utang tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral).


BI merinci utang luar negeri itu dihimpun oleh dua pihak. Pertama, pemerintah. Posisi ULN Pemerintah per Agustus 2021, mencapai USD207,5 miliar. Tumbuh 3,7 persen secara yoy. Kedua, swasta yang tercatat sebesar US$206,8 miliar.


Selain itu, belakangan ini Indonesia juga disebut punya utang tersembunyi sebesar USD17,28 miliar atau Rp245,37 triliun (asumsi kurs Rp14.200 per dolar AS) ke China. Keberadaan utang ini tercium dari laporan lembaga riset AidData bertajuk 'Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 chinese development projects'.


Utang tersembunyi yang diberikan China ke Indonesia ini tak tercatat pada lembaga pemerintah. Pasalnya, utang itu bukan disalurkan lewat pemerintah, tetapi perusahaan negara atau BUMN. Utang tersebut juga disalurkan lewat bank milik negara, dan perusahaan swasta. ***