EmitenNews.com - Indonesia kembali menjadi pembicaraan di kawasan Asia Tenggara karena faktor asap yang kembali ikut menghiasi langit negara tetangga. Data pemantauan satelit terbaru dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan mengonfirmasi bahwa lebih dari 202.000 hektare hutan dan lahan telah hangus terbakar di 36 provinsi.

Dari lahan gambut yang terdegradasi di Sumatra dan Kalimantan hingga kawasan bentang alam baru di Papua Selatan, sebagian besar di antaranya mendadak berubah menjadi hamparan abu dan arang. Berdasarkan data zonasi tata ruang, sebanyak 57 persen kawasan yang terbakar berada di dalam kawasan hutan negara, sementara 43 persen sisanya melahap Areal Penggunaan Lain (APL).

Dampaknya terhadap kesehatan publik juga sangat memprihatinkan. Catatan Kementerian Kesehatan menunjukkan lonjakan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),  menembus lebih dari 15,7 juta kasus sejak awal tahun, dengan tingkat penambahan mingguan mencapai 400.000 kasus baru pada puncak kebakaran.

Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, misalnya, konsentrasi partikulat berbahaya melonjak tajam hingga 389,4 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas bahaya nasional sebesar 250,5 mikrogram. Namun, di tengah krisis ini, jajaran pejabat pemerintah kerap berlindung di balik narasi klasik, yakni  menyalahkan anomali cuaca El Niño sebagai bencana alam yang tak terhindarkan.

Sikap determinisme iklim semacam ini adalah narasi keliru karena menyimpan kegagalan tata kelola sistemik di baliknya. Meskipun anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4 memang mencatatkan angka +2,19 C, kondisi kekeringan ekstrem akhirnya hanya  bertindak sebagai katalisator pemicu. Vegetasi tropis yang mengering tidak akan terbakar dengan sendirinya tanpa pemantik api.

Cilakanya, pemantik api tersebut hampir 99 persen berasal dari tangan manusia. Jadi, penyebab utama berulangnya bencana karhutla di Indonesia adalah kalkulasi kkonomi berbiaya murah untuk pembukaan lahan, di mana metode pembakaran sengaja dipilih karena memangkas biaya secara drastis dibandingkan teknik mekanis tanpa membakar.

Di balik racun kabut asap yang menyelimuti ruang udara, juga tersembunyi krisis struktural yang terjadi akibat fragmentasi regulasi, pembiaran korporasi, serta sentralisme fiskal yang melumpuhkan kapasitas pembiayaan daerah. Ketika asap lintas batas menembus yurisdiksi internasional, yang memaksa penutupan lebih dari 100 sekolah di Negara Bagian Sarawak, Malaysia, dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik regional, klaim bahwa bencana ini sekadar peristiwa musiman menjadi tak relevan lagi.

Bahkan baru-baru ini, asap kebakaran Kalimantan sudah memasuki beberapa daerah di Filipina, terutama beberapa kota di Metro Manila seperti Quezon City, Manila, Pasig, Pasay, dan lainya. Bencana yang berulang bukanlah takdir alam, tapi konsekuensi langsung dari pilihan kebijakan institusional dan pembiaran kejahatan ekonomi untuk terjadi lagi dan lagi.

Ekonomi Politik Pembakaran Lahan

Kajian atas praktik pembukaan lahan untuk penyiapan penanaman menunjukkan bahwa  insentif ekonomi menjadi faktor utama kehancuran lingkungan. Untuk membersihkan satu hektare lahan gambut tropis menggunakan alat berat dan ekskavator, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya operasional berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.