EmitenNews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir Rabu (27/11) kemarin melakukan peninjauan ke sejumlah lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Tinjauan dilakukan untuk memetakan lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman dalam rangka mendukung Program Tiga Juta Rumah.


Lokasi yang dikunjungi meliputi area sekitar Stasiun Pondok Cina di Depok hingga Stasiun Manggarai di Jakarta.


Maruarar menekankan pentingnya optimalisasi aset negara yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. “Kami melihat peluang, masalah, dan kesiapan. Banyak tanah negara yang idle, tidak dimaksimalkan, dan tidak ditata selama ini,” ujarnya seperti dilansir InfoPublik.


Dalam kunjungannya, Menteri PKP dan Menteri BUMN juga meninjau proyek hunian berbasis transit oriented development (TOD) seperti Samesta Mahata Margonda di Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Hunian TOD ini mengintegrasikan tempat tinggal dengan akses langsung ke transportasi umum, khususnya kereta.


Maruarar juga mengapresiasi proyek hunian yang dikelola Perum Perumnas tersebut sebagai salah satu proyek yang cukup berhasil. “Di sini ada hunian untuk berbagai segmen masyarakat, mulai dari ekonomi bawah, menengah, hingga atas,” ujarnya.


Meski demikian, Menteri Maruarar mencatat masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keandalan fasilitas. Salah satu perhatian khusus adalah perbaikan lift dan optimalisasi area komersial di lingkungan hunian.


“Banyak area komersial yang masih kosong. Apalagi ini musim hujan. Penghuni seharusnya bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar. Fasilitas di sini perlu terobosan,” tambahnya.


Dalam kesempatan yang sama, Menteri Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam program pengembangan perumahan berbasis TOD. Erick juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung kerja sama antara pemerintah dan BUMN. “Paling penting adalah regulasi. Kalau BUMN saja terkendala regulasi, apalagi pihak swasta,” kata Erick.


Erick juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP atas dukungan dalam pengembangan TOD. Ke depan, beberapa stasiun lain yang direncanakan menjadi lokasi pengembangan TOD adalah Stasiun Manggarai, Stasiun Gubeng di Surabaya, dan Stasiun Kiaracondong di Bandung.


Program pengembangan hunian TOD ini diharapkan dapat memberikan solusi hunian yang lebih efisien bagi masyarakat perkotaan dengan akses mudah ke transportasi umum serta mendukung pemerataan perumahan bagi berbagai lapisan masyarakat.


“Kita sudah punya sembilan TOD seperti ini. Masih belum cukup, tapi niat awalnya sudah berjalan. Regulasi yang mendukung akan membuat improvisasi lebih mudah,” pungkasnya.(*)