EmitenNews.com - Target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang dipatok di level 2,4 persen tampak disiplin di permukaan. Namun, di balik angka tersebut, lembaga pemeringkat kredit global Fitch Ratings, pada 21 Agustus 2026, justru membongkar sejumlah kerentanan struktural, mulai dari asumsi makroekonomi yang terlalu agresif hingga ancaman kewajiban kontinjensi dari pembiayaan luar neraca. Peringatan ini menjadi sinyal kritis bagi profil kelayakan kredit Indonesia yang saat ini tertahan di peringkat BBB dengan prospek Negatif (BBB/Negative).

Ancaman Bom Waktu Kuasi-Fiskal dari Danantara

Ketidakpastian paling nyata yang mengancam disiplin fiskal pemerintah berasal dari risiko off-balance-sheet. Fitch menyoroti kehadiran Danantara Development Management Fund yang dibentuk pada April 2026 untuk mendanai proyek infrastruktur strategis non-komersial.

Langkah ini dinilai menyimpan risiko jangka panjang. Jika mandat Danantara terus diperluas untuk menopang berbagai proyek prioritas pemerintah, utang tersebut berpotensi berbalik menjadi kewajiban kontinjensi (contingent liability) yang membebani neraca keuangan negara di kemudian hari, lepas dari angka defisit utama yang terlihat aman.

"Pembiayaan kuasi-fiskal merupakan ketidakpastian paling nyata di balik sinyal kesinambungan ini. Peran kuasi-fiskal yang lebih luas untuk mendukung prioritas pemerintah dapat meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara, bahkan jika angka utama defisit fiskal tetap terjaga," tulis Fitch Ratings dalam laporannya.

Baca Juga: 39 Saham Indonesia Terdepak & Turun Kasta di Review FTSE September

Asumsi Makro Agresif di Tengah Sempitnya Ruang Fiskal

Selain beban di luar neraca, Fitch mengkritisi kerangka dasar penyusunan APBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 6,0 persen dinilai terlalu optimis jika dibandingkan dengan baseline Fitch di level 5,0 persen. Di saat yang sama, asumsi nilai tukar yang ditetapkan pada Rp17.500 per dolar AS mengindikasikan bahwa pemerintah sendiri mengantisipasi adanya pelemahan Rupiah yang persisten.

Kondisi ini semakin diperberat oleh kelemahan struktural pada sisi penerimaan. Rasio pendapatan negara yang dipatok sedikit di atas 12 persen dari PDB menyisakan ruang fiskal yang sangat sempit. Akibatnya, target defisit 2,4 persen dinilai rentan mengalami pelebaran (slippage), mengingat pada siklus APBN 2026 pemerintah juga terpaksa merevisi naik defisitnya dari 2,48 persen menjadi 2,85 persen untuk menambal tambahan belanja. Sempitnya ruang fiskal ini juga berisiko menggeser beban stimulus pertumbuhan ke Bank Indonesia (BI).

Sorotan Khusus: Badan Ekspor Tunggal dan Dampaknya ke Sektor Riil