EmitenNews.com - Perbaikan infrastruktur pada 50 kota di Indonesia menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kota-kota prioritas tersebut memiliki ragam kebutuhan, mulai dari ketahanan pangan hingga pariwisata. Untuk pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan perbaikan jalan maupun ketersediaan air bersih. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan hal itu usai menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Giran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

Sebanyak 50 kota prioritas ini dibagi menjadi tiga fokus utama, yakni 10 kawasan metropolitan utama, empat kota metropolitan usulan baru, dan 36 kota nonmetropolitan yang akan difokuskan pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, juga pendidikan.

Sebanyak 10 kawasan metropolitan utama itu adalah Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado 4 kota metropolitan usulan baru: Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, Malang. 

Kemudian, sembilan Kota Industri: Cilegon, Batang, Gresik, Morowali, Konawe, Luwu Timur, Halmahera Tengah (Weda), Mempawah (Kijing), Bitung. 

Selanjutnya, 10 kota pariwisata: Balige (Toba), Bintan, Tanjung Pinang, Buleleng (Kabupaten Singaraja), Mataram, Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat), Bukittinggi, Belitung, Gorontalo (Trans NKRI), Ambon. 

Untuk delapan kota perdagangan: Bandar Lampung, Samarinda, Balikpapan, Sorong, Bengkulu, Surakarta, Jayapura Manado. 

Berikutnya lagi lima kota pendidikan: Depok, Sumedang (Jatinangor), Salatiga, Malang, Purwokerto. Lalu, empat kota kecil spesial: Tana Toraja, Banda Neira (Kabupaten Maluku Tengah), Pulau Morotai, Pegunungan Arfak. 

Pemerintah memeratakan pertumbuhan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa

Sebelumnya, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pemerintah siap melakukan pembangunan berkelanjutan di 50 kota sepanjang 2025-2029. Intinya, pemerintah merancang 50 kota dan kabupaten untuk tumbuh, memeratakan pertumbuhan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa.

Kota-kota di Indonesia berkontribusi sekitar 45,5 persen terhadap PDB nasional, namun pertumbuhan yang pesat menimbulkan tekanan, tarif meningkat, permukiman tak terkendali, dan mobilitas melambat.

"Kita tidak bisa membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan. Kota-kota tidak hanya tumbuh, namun juga harus bersinar, bersinar dengan martabat, kesetaraan dan kesempatan," kata Dody Hanggodo.

Maka dari itu, responsnya jelas yakni satu peta, satu data, satu rencana sehingga setiap investasi membangun ketahanan, bukan hanya monumen. 

Menteri Dody menyebutkan, krisis iklim bukanlah hal yang abstrak. Dampaknya nyata dan terjadi di Indonesia saat ini. Ia mencontohkan Semarang yang menghadapi kenaikan permukaan air laut, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kekeringan dan Bali yang mengalami bencana banjir.

Jadi,  infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, infrastruktur juga sebagai penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan kesetaraan sosial.

"Itulah kenapa tata kelola penting, karena keberlanjutan bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan," katanya.

Melalui visi Kementerian PU yakni PU 608, Kementerian PU berupaya menurunkan angka Rasio Modal-Output Inkremental atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, Pengentasan Kemiskinan menuju 0 persen, Pendorong Pertumbuhan 8 persen per tahun.