EmitenNews.com - Besar potensi keberhasilan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Dalam penilaian Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rhenald Kasali kebijakan mandatori biodiesel berpotensi besar sebagai substitusi solar.

Bagusnya lagi karena program tersebut didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri. Juga oleh kesiapan teknologi pengolahan yang relatif matang.

"Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga USD8 miliar-USD10 miliar per tahun," kata Rhenald Kasali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Rhenald Kasali mengharapkan tata kelola industri kelapa sawit yang baik guna mendukung keberlanjutan program biodiesel, mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Di luar itu, diharapkan program biodiesel mampu meminimalkan potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi (trade-off fuel-food).

Satu hal, penting diingat bahwa sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil

Bagi Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil.

Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel mulai dari B1 hingga B50 yang ditargetkan pada Juli 2026, program tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50 persen.

Penerapan biodiesel B40, telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter pada tahun 2024 menjadi 5 juta kiloliter pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kiloliter.

Menurut Tungkot Sipayung dari sisi penghematan devisa impor, kebijakan biodiesel 2025 berhasil menghemat sebesar Rp130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Kemudian program B40 meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Kita tahu Indonesia melakukan implementasi kebijakan mandatori biodiesel dilakukan secara bertahap. Mulai dari B1 hingga B25 pada 2008, terus berlanjut hingga mencapai B50 melalui dukungan dana sawit hasil pungutan ekspor (levy) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP.

"Salah satu keberhasilan kita saat ini adalah substitusi solar impor dengan biodiesel sawit," katanya.

Salah satu tujuan Indonesia mengembangkan bioenergi sawit adalah untuk memperbaiki lingkungan, penggunaan biodiesel dinilai lebih ramah karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil.

Konsumsi energi fosil secara global merupakan kontributor utama emisi yakni sekitar 70-80 persen yang memicu pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (global climate change).

Dengan menggunakan bioenergi sawit, Indonesia telah berkontribusi mengurangi emisi global. Artinya, penggunaan bioenergi sawit juga memperbaiki lingkungan hidup dan bukan merusak lingkungan.

Bioenergi sawit merupakan bagian penting dari cita-cita Indonesia mewujudkan swasembada dan kemandirian energi pada masa mendatang, sehingga tak akan lagi bergantung kepada impor BBM fosil.