EmitenNews.com - Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, berkaitan dengan sengketa hukum melawan Gunvor Singapore Pte. Ltd. PGN menghadapi sengketa kontrak penjualan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) dengan perusahaan asal Singapura itu.

Perselisihan ini berawal dari kendala pemenuhan kewajiban pengiriman LNG oleh PGN yang kemudian dibawa ke arbitrase internasional. Pada 26 Agustus 2026, majelis arbitrase mengeluarkan putusan parsial yang menolak deklarasi force majeure PGN dan menetapkan kewajiban kompensasi atas sembilan kargo LNG.

Dalam paparan publik PGN di Jakarta, Kamis (19/11/2026), Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan mengatakan perseroan masih menelaah putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap perusahaan. Manajemen juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan dengan memperhatikan kepentingan perseroan.

Informasi yang ada menyebutkan, sengketa berawal dari perjanjian jual beli LNG antara PGN dan Gunvor Singapore Pte. Ltd. yang ditandatangani pada 23 Juni 2022. Melalui Master LNG Sales and Purchase Agreement (MSPA) dan Confirmation Notice (CN), PGN berkewajiban memasok delapan kargo LNG setiap tahun selama periode 2024 hingga 2027.

Namun, PGN menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pengiriman sesuai kontrak. Perseroan mengaitkan kondisi tersebut dengan tertundanya proses pengalihan atau novasi portofolio LNG dari PT Pertamina (Persero) kepada PGN. Pada 3 November 2023, PGN kemudian menyampaikan deklarasi force majeure kepada Gunvor.

Tidak terima alasan itu, Gunvor mempersoalkan pemenuhan kewajiban pengiriman tersebut melalui proses arbitrase di London Court of International Arbitration (LCIA). Dalam putusan parsial pada 26 Agustus 2026, sesuai hasil pemeriksaan majelis arbitrase menolak deklarasi force majeure PGN.

Putusan itu mencakup sembilan kargo LNG yang menjadi objek sengketa. Rinciannya terdiri atas lima kargo yang dijadwalkan pada 2024, yakni kargo nomor 4, 5, 6, 7, dan 8, serta empat kargo pada 2025, yakni kargo nomor 1, 2, 3, dan 4. Atas klaim tersebut, tribunal menetapkan kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi PGN.

Putusan tersebut belum menyelesaikan seluruh sengketa. Gunvor masih memiliki klaim atas sebagian kargo 2025 serta pengiriman LNG periode 2026 dan 2027 yang belum diputuskan oleh majelis arbitrase. Dengan demikian, proses hukum masih berpotensi berlanjut sesuai perkembangan klaim yang tersisa.

PGN telah menyampaikan perkembangan perkara melalui keterbukaan informasi kepada publik pada 27 Agustus, 1 September, dan 19 Oktober 2026. Di luar itu, PGN juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut berdasarkan hasil penelaahan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Sementara itu, berdasar laporan keuangan Kuartal III tahun 2026, dari sisi keuangan, PGN mencatat provisi terkait kontrak LNG yang merugi sebesar USD72,03 juta atau setara Rp1,32 triliun. Total klaim yang diajukan Gunvor mencapai USD130,41 juta atau sekitar Rp2,38 triliun dengan asumsi kurs Rp18.269 per USD1.