Ilmuan Politik Mochtar Pabottingi Meninggal, JK Ungkap Bangsa Indonesia Kehilangan
:
0
Mochtar Pabottingi. dok. Kumparan.
EmitenNews.com - Kita kehilangan ilmuwan politik nasional yang senantiasa berpikir kritis. Prof. Dr. Mochtar Pabottingi telah pergi, Minggu (4/6/2023) dini hari, dalam perawatan di rumah sakit. Pakar politik, yang juga penulis, terutama puisi, dan novel itu, mengalami koma setelah terkena serangan jantung, pada Sabtu pagi, 22 April 2023, bertepatan dengan Idul Fitri 1444 Hijriyah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menyalatkan jenasah, Minggu siang, sebelum melepas ke pemakaman.
JK ikut menyalatkan jenazah Mochtar Pabottingi di Masjid AR Rahim, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Selain JK, berbaur dengan tetangga, kerabat, dan simpatisan, Ibu Mufida Kalla juga ikut mensalatkan jenasah. Kini, jenazah Mochtar Pabottingi telah dimakamkan di TPU Layur Rawamangun, Jakarta Timur.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Mochtar Pabottingi. JK menyebut, kepergian pria kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan, 17 Juli 1945 itu, sebuah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia.
JK bersaksi, Mochtar Pabottingi, rekannya sejak di Makassar, merupakan sosok cendekiawan yang telah memberi banyak sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara. Ia mengaku sangat kehilangan sosok yang meninggal pada usia 77 tahun itu.
"Kita semua kenal beliau adalah cendekiawan muslim yang baik dan banyak sumbangan pemikiran bagi bangsa dan negara ini. Kita semua semua merasa kehilangan," ujar JK yang didaulat memberikan sambutan saat pelepasan jenasah di masjid Muhammadiyah, di lingkungan kediaman Mochtar Pabottingi itu.
Related News
Danamon (BDMN) Dorong Transformasi Berdampak Nyata
Minta Maaf ke Singapura & Malaysia, Prabowo: 104 Perusahaan Diselidiki
Proyek Properti Repower Asia (REAL) Raih Predikat Highly Commended
Peran Strategis PPA dalam Penguatan Ekosistem dan Aset BUMN
Jenderal Polisi Bintang Satu Diduga Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal
Ubah Aturan Hapus Sanksi Pajak Prioritas DJP Pembayaran ke Pokok Utang





