EmitenNews.com - Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi Timur Tengah tahun 2026 menjadi 0,7 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,2 persentase poin dibandingkan proyeksi April lalu akibat dampak penutupan Selat Hormuz terhadap ekspor energi regional.

Dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis Selasa, IMF menyatakan bahwa penutupan jalur selat yang menampung seperlima pasokan minyak dunia tersebut menekan aktivitas ekonomi secara signifikan. Blokade di Selat Hormuz dipicu oleh eskalasi perang pasca serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Meskipun sempat ada kesepakatan damai rapuh, ketegangan kembali meningkat setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan balasan atas insiden pemogokan kapal.

Wakil Kepala Departemen Riset IMF, Petya Koeva Brooks, menyatakan bahwa perkembangan situasi ini menggambarkan tingginya ketidakpastian risiko global. Proyeksi harga minyak dunia kini diperkirakan rata-rata mencapai USD 89 per barel, atau 9 persen lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.

Tiga negara produsen minyak yang paling terdampak langsung adalah Irak, Kuwait, dan Qatar yang diprediksi mengalami kontraksi ekonomi tajam tahun ini. Kepala Riset IMF, Denise Egan, menambahkan bahwa revisi ke bawah ini mencerminkan gangguan berkepanjangan pada produksi minyak, gas, pemurnian, serta sektor non-migas seperti logistik, transportasi, dan pariwisata. Meski begitu, IMF memproyeksikan ekonomi Timur Tengah akan melambung ke angka 6,5 persen pada tahun 2027 saat ekspor energi pulih.

Secara global, IMF hanya menurunkan sedikit target pertumbuhan dunia dari 3,1 persen menjadi 3 persen karena dampak konflik ini sebagian terimbangi oleh lompatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, inflasi global diperkirakan melonjak hingga 4,7 persen pada tahun depan.

Bagi Indonesia, dinamika di Timur Tengah ini menjadi alarm serius. Sebagai negara importir minyak neto (net oil importer), lonjakan harga minyak mentah dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memicu inflasi domestik. Pemerintah Indonesia dituntut memperkuat ketahanan energi dan mencari jalur pasokan alternatif demi mitigasi risiko rantai pasok global yang kian tidak menentu.(*)