EmitenNews.com - Pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) rawan korupsi. Pasalnya, prosesnya seringkali dirahasiakan dengan dalih pertahanan dan keamanan negara. Imparsial menilai sudah seharusnya urusan pembelian alutsista tidak lagi ditutup-tutupi dan masuk dalam kategori kerahasiaan. Yang bisa dirahasiakan adalah strategi pertahanan, bukan alat-alatnya maupun proses pembeliannya. 

"Sangat rawan sekali. Angkanya, nominalnya, tentunya sangat besar. Kita tahu bujet pertahanan kita terbesar kedua setelah pendidikan. Dan itu rawan sekali terjadi praktik-praktik penyimpangan," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputro dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Pengadaan alutsista menjadi sangat rawan karena aspek pertahanan itu memiliki dimensi 'kerahasiaan' yang itu bisa menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista. 

Ardi Manto Adiputro mengungkapkan, tak sedikit rapat antara Komisi I DPR bersama TNI digelar tertutup karena dalih tersebut. Termasuk saat rapat-rapat yang membahas soal pengadaan alutsista.

Padahal, proses pengadaan alutsista ujung-ujungnya akan dipublikasi pula melalui berbagai media massa maupun lembaga yang menjual senjata tersebut ke Indonesia, termasuk soal harga, spesifikasi, dan tahun produksi. 

Menurut Ardi Manto Adiputro, setiap negara, terutama di era digital seperti sekarang, dapat dengan leluasa mengintip kekuatan pertahanan negara lain, semisal mengetahui berapa banyak armada tank hingga pesawat tempur suatu negara. 

Sudah seharusnya urusan pembelian alutsista tidak lagi ditutup-tutupi dan masuk dalam kategori kerahasiaan. Yang bisa dirahasiakan dalam aspek pertahanan, kata Ardi, adalah strategi pertahanan, bukan alat-alatnya maupun proses pembeliannya. 

"Proses pembelian itu menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak negara, itu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Ardi Manto Adiputro. ***