Pramono Rebranding, Kepulauan Seribu Masa Depan Baru Jakarta
:
0
Ilustrasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut kawasan Kepulauan Serobu memiliki potensi besar untuk menjadi masa depan baru Jakarta, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
EmitenNews.com - Masa depan baru Jakarta ada di Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut kawasan pulau wisata itu, memiliki potensi besar untuk menjadi masa depan baru Jakarta, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemprov DKI akan melakukan rebranding kawasan tersebut agar lebih dikenal luas.
“Saya selalu mengatakan bahwa salah satu masa depan Jakarta yang harus dikelola, dirawat dengan baik adalah Pulau Seribu. Itu akan menjadi masa depannya Jakarta,” kata Gubernur Pramono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (16/4/2026).
Sayangnya, selama ini pembangunan Jakarta masih terpusat di wilayah daratan. Padahal, Kepulauan Seribu memiliki peluang besar untuk dikembangkan, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi. Potensi Kepulauan Seribu saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mendorong penataan dan pengembangan kawasan tersebut agar lebih menarik dan mampu bersaing. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan rebranding atau membangun citra baru kawasan tersebut agar lebih dikenal luas.
“Kalau dipersiapkan dari sekarang, maka Jakarta mudah-mudahan akan menjadi lebih baik,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Pengembangan Kepulauan Seribu juga menjadi bagian dari rencana besar Jakarta untuk bertransformasi menjadi kota global.
Selain itu, setiap wilayah di Jakarta diminta memiliki fokus pengembangan masing-masing. Misalnya, Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan, Jakarta Selatan sebagai pusat ekonomi baru, dan Kepulauan Seribu sebagai kawasan unggulan berbasis potensi wilayah.
Satu hal, seluruh rencana pembangunan daerah, termasuk pengembangan Kepulauan Seribu, harus tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa selaras dengan visi nasional.
“Visi daerah itu sebenarnya harus senada dengan visi pusat. Gak ada yang kemudian visi pusat A, visi daerah Z, itu ngawur banget. Artinya nggak paham dalam pemerintahan,” kata Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Joko Widodo itu. ***
Related News
Hadapi Mutasi Hantavirus, CHEK Diversifikasi Diagnostik Zoonotik
Danantara Ungkap Lebih 100 Investor Minati Proyek PSEL II, Ayo Cek
Puan Soal Hantavirus, Pemerintah Diminta Beri Kepastian Informasi
Modus Warga India Selundupkan Emas di Celana Dalam Ditangkap Bea Cukai
Purbaya Ngaku Kecolongan Anggaran MBG, Kemenkeu Perbaiki Sistem
2 Kapal Pertamina Belum dapat Izin Lewat Selat Hormuz, Ini Kata Bahlil





