EmitenNews.com - Ekonom Indef dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melontarkan kritik keras terhadap penghentian proyek data center di Jawa Barat. Ia menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merusak iklim investasi nasional di saat Indonesia sedang berebut investasi data center senilai Rp360 triliun.

"Peluang investasi data center, jangan seperti pelanduk terperosok dua kali," ujar Didik kepada EmitenNews, Minggu (4/10/2026).

Investasi Rp360 Triliun di Depan Mata
Menurut Didik, Indonesia dinilai layak sebagai tujuan investasi data center AI global. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mematok target investasi data center AI senilai Rp360 triliun atau setara US$15-20 miliar yang sudah on pipeline.

Kapasitas yang dibidik tambahan 1,3 gigawatt (GW), di atas kapasitas eksisting 580-800 MW. Saat ini Indonesia sudah memiliki 182 data center, dengan Jakarta 94 unit dan Batam 16 unit sebagai yang terbesar.

Khusus Batam, pertumbuhan ekonomi 7% dan kedekatan dengan Singapura membuatnya menjadi hub utama. Batam dibidik jadi pusat baru karena Singapura mulai membatasi pembangunan data center karena keterbatasan lahan dan energi. Investor raksasa seperti Firmus Technologies bermitra dengan Nvidia (komitmen US$1,7 miliar untuk cloud dan AI), AWS (US$5 miliar), dan rencana Nvidia US$4,5 miliar di KEK Batam.

"Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta pengguna internet. Kapasitas nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030, dengan permintaan tumbuh 16,8% per tahun menurut Bank Dunia," kata Didik.

Kisruh Jatiluhur: Proyek Rp3,5 Triliun Disetop
Namun, di Jawa Barat peluang itu terganjal. Proyek AI Campus 2 / CGK4 milik BDx Data Centers senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, dihentikan sepihak Gubernur Dedi Mulyadi.

Proyek di lahan 8.000 m2 dari total pengembangan 11 hektare ini baru saja groundbreaking 22 September 2026 bersama Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein. Kapasitas dirancang 120 MW tahap awal, berkembang hingga 640 MW, dengan kebutuhan air 384 liter/detik atau 33 juta liter/hari (33.000 meter kubik).

Gubernur Dedi Mulyadi dalam klarifikasi 2 Oktober 2026 menyebut penghentian bukan karena menolak investasi, melainkan karena dokumen perizinan belum lengkap: "PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya," tegas Dedi.

Menurut Dedi, saat sidak 28 September 2026, ditemukan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dalam proses di Pemkab Purwakarta. Pihak konsultan dinilai terlambat menyerahkan data. Pemprov juga melibatkan akademisi UI untuk kajian objektif dan meminta jaminan akses air bersih warga dan irigasi pertanian tidak terganggu. "Kalau Amdal memenuhi, saya tidak masalah proyek berjalan. Tetapi akses air warga tidak boleh terganggu," ujar Dedi.