EmitenNews.com - Bank Tabungan Negara (BBTN) mendapat restu mengakuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS). Pencaplokan bank umum syariah (BUS) itu, sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah yaitu BTN Syariah. Menyusul restu tersebut, BTN akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

Selain itu, investor via rapat umum pemegang saham (RUPS) Tahunan BTN juga menyetujui rancangan restrukturisasi dalam pemekaran usaha bisnis syariah perseroan. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun 2024, unit usaha syariah (UUS) BTN yaitu BTN Syariah memiliki kinerja sangat baik. Total aset mencapai Rp60,56 triliun per Desember 2024. 

“Dengan kondisi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 12 Tahun 2023, BTN wajib untuk melakukan pemisahan terhadap UUS perseroan,” tutur Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN usai RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).

Nixon menjelaskan, skema pemisahan UUS akan dilakukan oleh perseroan dengan terlebih dahulu melakukan akuisisi BUS. Selanjutnya, BTN Syariah akan diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan. Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, BTN telah mengumumkan keterbukaan mengenai perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) dengan para pemegang saham Bank Victoria Syariah. 

Dalam perjanjian itu, BTN akan mengambil alih 100 persen saham Bank Victoria Syariah dari para pemegang saham, yaitu Victoria Investama, Bank Victoria International, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Melalui akuisisi itu, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham maksimal 100 persen dari seluruh modal ditempatkan, dan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal Rp1,06 triliun. 

BTN mengakuisisi Bank Victoria Syariah dengan sumber pendanaan internal telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri tentang Aksi Korporasi BUMN Tahun 2023, usulan restrukturisasi UUS itu, butuh restu Menteri BUMN. Ya, Menteri BUMN perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan presiden.

Setelah disetujui, spin-off BTN Syariah dapat diberikan insentif pajak sepanjang dikategorikan sebagai restrukturisasi untuk peningkatan kinerja, dan penambahan nilai perusahaan. Nixon mengapresiasi pemegang saham BTN. “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas persetujuan aksi korporasi ini. BTN berharap proses berjalan lancar sesuai koridor ketentuan, dan timeline telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank,” harap Nixon.

Berdasar timeline, BTN akan mengajukan permohonan izin akuisisi Bank Victoria Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan. Setelah mendapat izin regulator, BTN akan memisahkan UUS yaitu BTN Syariah, dan mengintegrasikan dalam Bank Victoria Syariah menjadi sebuah bank umum syariah baru. Seluruh proses itu, diharap selesai pada kuartal III-2025.

Dengan demikian, BTN Syariah dapat beroperasi sebagai BUS sebelum tahun ini berakhir. ”BTN Syariah memiliki potensi besar sebagai pesaing kuat industri perbankan syariah nasional karena memiliki keunikan sebagai pemain utama pasar KPR berbasis syariah Indonesia. Dengan spin-off menjadi BUS, BTN Syariah akan mencatat pertumbuhan aset dapat mencapai Rp100 triliun dalam waktu tiga tahun ke depan,” urai Nixon.

Selain itu, rapat juga menyetujui pembagian dividen 25 persen atau Rp751,83 miliar dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp3 triliun. Sedang 75 persen atau sejumlah Rp2,25 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan. Nilai pembagian dividen itu, setara Rp53,57 per lembar yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Republik Indonesia 60 persen, dan publik 40 persen.

Pembagian dividen tahun buku 2024 merupakan komitmen BTN untuk meningkatkan kontribusi kepada pemerintah, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor. “Pemberian dividen 25 persen tetap akan dapat menjaga rasio permodalan pada 2025 di atas persyaratan regulator. Pembagian dividen itu, dukungan investor terhadap BTN makin solid,” harap Nixon. 

Rapat juga menyetujui beberapa agenda lain. Misalnya, laporan tahunan, dan pengesahan laporan keuangan, penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas, dan tunjangan tahun buku 2025, tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun buku 2024, untuk direksi, dan dewan komisaris, penunjukkan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP), usulan jumlah plafon (Limit) hapus tagih, perubahan anggaran dasar, dan perubahan susunan pengurus perseroan.

Mengenai hapus tagih, RUPST BTN juga menyetujui penghapusan penagihan piutang macet perseroan yang telah dihapus buku sejumlah Rp318 miliar. Selain telah dihapus buku, jumlah plafon (limit) hapus tagih tersebut akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon baru oleh RUPS. “Hapus tagih dilakukan berdasar anggaran dasar perseroan yang pelaksanaannya sesuai kebijakan, dan prosedur berlaku dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Nixon.

Nixon mengatakan, BTN akan melanjutkan upaya ekspansi, dan transformasi terus berjalan seiring visi atau aspirasi jangka panjang hingga 2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

Pada akhir 2024, perseroan mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp357,97 triliun, meningkat 7,3 persen year-on-year (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp381,67 triliun atau tumbuh 9,1 persen yoy. Pertumbuhan kredit dan DPK itu, membuat perseroan mencatat total aset Rp469,61 triliun, naik 7,03 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Tahun ini, kata Nixon, aset BTN akan tembus Rp500 triliun. Itu akan didukung pertumbuhan kredit, dan pembiayaan sekitar 7-8 persen secara yoy, DPK ditarget naik 8-9 persen yoy. “Didukung strategi bisnis dan transformasi konsisten, BTN tetap optimistis bisnis tumbuh, terutama memberi akses pembiayaan kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah impian, dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan,” pungkas Nixon.

Di samping itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus. Formasi pengurus terbaru perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris meliputi komisaris utama Suryo Utomo, wakil komisaris utama Dwi Ary Purnomo, komisaris independen Pietra Machreza Paloh, komisaris independen Ida Nuryanti, komisaris independen Panangian Simanungkalit, dan komisaris Chandra Hamzah.