EmitenNews.com - Ini ironi. Bayangkan, ribuan warga miskin di Banten mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Parahnya, setelah ditelusuri, bantuan tersebut justru dinikmati oleh ribuan orang kaya yang tidak seharusnya mendapatkannya. 

Fakta mengejutkan ini terungkap dalam dialog pilar-pilar sosial di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, pada Rabu (19/3/2025), yang dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. 

Dalam keterangannya yang dikutip Jumat (21/3/2025), Gubernur Banten Andra Soni mengaku terkejut dengan temuan ini. Kepada wartawan ia menyatakan, ternyata selama ini data orang miskin kita banyak yang belum sempurna. 

"Keluhan masyarakat bahwa pemberian bansos tidak tepat sasaran dan segala macamnya terbukti setelah peralihan dari DTKS menjadi DTSEN," ujar Gubernur Andra Soni. 

Akibatnya, banyak warga miskin tidak pernah menerima bantuan apapun. Karena itu, Andra Soni berharap, dengan adanya sistem baru melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pendistribusian bansos bisa lebih tepat sasaran. 

"Kalau DTSEN kan bisa mengecek diri kita sendiri apakah masuk desil (kategori kesejahteraan) 1 atau 10," katanya. 

Dalam sistem DTSEN, Desil 1 merupakan masyarakat miskin ekstrem yang seharusnya mendapatkan bantuan segera, sedangkan Desil 10 adalah kategori masyarakat paling sejahtera. 

Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa selama ini bansos banyak salah sasaran, sehingga ribuan warga miskin di Banten tidak mendapatkan hak mereka.

Mensos Gus Ipul mengungkap data, sebanyak 4.386 warga kaya di Banten justru menerima bansos sembako dari pemerintah, meskipun mereka masuk dalam kategori ekonomi mampu. 

Sebelumnya, 18 Maret 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Implementasinya dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mensos Gus Ipul ke Gedung Merah-Putih KPK, Selasa (18/3/2025) untuk memperkuat tiga komitmen kerja sama yang intens bersama KPK dalam hal penyaluran bantuan sosial. Ia mengemukakan, DTSEN sedang diuji petik di lapangan atau kroscek. 

“Nah ini kita mau konsultasi dengan KPK supaya nanti akurasi data dan pensasaran dapat tepat sasaran,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.

Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran data tunggal yang akurat. Sebagai tindak lanjutnya, dalam tiga bulan terakhir, Badan Pusat Statistik mengkonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, yang menghasilkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ke depan, penyaluran Bansos akan mengacu pada DTSEN, mulai triwulan kedua tahun 2025. Selain itu, Kementerian Sosial memperbarui sistem penyaluran. Intinya, tidak lagi berlangsung selama satu tahun penuh, melainkan disesuaikan dengan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali.

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya kerja sama yang telah terjalin dengan KPK sejak 2020. Kemensos secara konsisten membina kerja sama yang baik bersama KPK dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Kerja sama ini, yang berakhir pada 2025, terbukti meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu,” kata Mensos Gus Ipul. ***