EmitenNews.com - Tambahan tugas untuk Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Ini bagian dari komitmen pemerintah yang terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026), Menteri Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Bahlil untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan. Salah satunya adalah penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.

"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan program 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil Lahadalia, di Istana Negara, Jakarta.

Untuk mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan tersebut, Presiden Prabowo membentuk satgas percepatan transisi energi dengan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.

Pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.

Orientasinya ini adalah transisi energi bisa dijalankan lebih cepat, dan anggaran mengurangi subsidi. Dengan mengonversi PLTD atau diesel ke PLTS, akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik.

Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Menurut Bahlil, tidak hanya percepatan pembangunan PLTS, Presiden Prabowo juga meminta dirinya mengoptimalkan konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

Secara bertahap, pemerintah akan mengonversi 120 juta sepeda motor dalam waktu 3 hingga 4 tahun mendatang, atau diusahakan lebih cepat lagi. ***