EmitenNews.com - Pusat Data Nasional (PDN) diharapkan mampu memperkuat pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien. Pembangunan PDN diharapkan berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Dalam lingkup pemerintah saja, ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar setiap tahun. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih.

"Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate di sela acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional, di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).


Menurut Menkominfo, pembangunan PDN ini nantinya dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Kini dalam lingkup pemerintah saja, ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.

'Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih. Nanti, pada saat (pembangunan) PDN ini selesai, kita harapkan ini terkonsilidasi di sini. Pusat datanya terkonsilidasi di sini, mengatur aplikasi pemerintah juga di sini," ujar politikus Partai NasDem tersebut.


Meski salah satu tujuan dari PDN adalah untuk efisiensi dan integrasi, Johnny menilai terdapat beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus dijaga, termasuk di dalamnya aplikasi Peduli Lindungi.

Untuk itu, perencanaan pusat data harus dipersiapkan dengan matang agar pengaplikasiannya berlangsung optimal. Dengan begitu, aplikasinya lebih efisien dan memudahkan, dan layanan e-governance-nya jadi lebih baik untuk mendukung Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). ***