EmitenNews.com - Pemerintah menggunakan semua instrumen kebijakan untuk menjaga laju inflasi agar dapat terkendali dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pihaknya menggunakan hampir semua sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga rakyat dan perekonomian dari gempuran inflasi.

 

"Kita tahu pengaruh dan dampak dari berbagai faktor yang sering tidak selalu kita kontrol,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah Periode I 2023, Senin (31/7/2023).

 

Untuk menjaga rakyat dan perekonomian dari gempuran inflasi, Kementerian Keuangan menggunakan hampir semua sisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga rakyat dan perekonomian dari gempuran inflasi.

 

Misalnya saja, pemerintah menggunakan anggaran subsidi dan kompensasi untuk listrik, bahkan di tingkat 1200 Volt Ampere (VA) dan 3000 VA. Di bawah itu semuanya (1200 VA dan 3000 VA) mendapatkan subsidi sangat besar, sehingga kita mengeluarkan lebih dari Rp57 triliun untuk subsidi list

 

Kendati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat mengalami kenaikan, pemerintah tidak pernah menaikkan harga listrik. Kenaikan harga BBM juga masih jauh di bawah harga market.

 

Pemanfaatan APBN juga untuk cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan hingga perbaikan infrastruktur antar wilayah sehingga meminimalisir perbedaan ekstrim harga antar wilayah.

 

Selain itu, pihaknya menganggarkan ketahanan pangan untuk meningkatkan sisi suplai. Setelah itu, memberikan pula anggaran pembangunan infrastruktur sebagaimana diminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait anggaran perbaikan jalan raya, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur guna memperbaiki biaya logistik.

 

“Itu semuanya adalah dukungan APBN untuk pengendalian inflasi, baik itu masalah suplainya, harganya, maupun dari masalah distribusi, namun juga belanja kementerian dan lembaga seperti Menteri Pertanian, untuk sarana-prasarana dan juga bibit serta berbagai belanja,” ungkap Menkeu. ***