EmitenNews.com - Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 2026 dimulai Maret hingga akhir tahun 2026. Targetnya, sebanyak 828 ribu ton tersalurkan. Anggaran subsidi harga Rp4,97 triliun untuk distribusi telah tersedia di Bapanas.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan hal tersebut kepada pers, di Jakarta, seperti dikutip Kamis (5/3/2026).

"Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras kelanjutan dari program 2025, mulai awal Maret ini SPHP beras tahun 2026 resmi berjalan lagi sampai akhir tahun," kata Andi Amran Sulaiman.

Pemerintah menargetkan distribusi beras tersebut sebanyak 828 ribu ton, dengan anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun untuk distribusi telah tersedia di Bapanas.

Untuk itu, Bapanas meminta Perum Bulog fokus mendistribusikan beras SPHP ke daerah yang bukan sentra produksi padi dan daerah yang tidak sedang ada panen raya.

Terhadap daerah yang sedang panen raya, distribusi beras SPHP masih dapat dilakukan, namun secara terbatas dengan memperhatikan kondisi harga beras tingkat konsumen pada daerah tersebut.

Hal itu penting karena pemerintah perlu menjaga tingkat harga gabah petani agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Menteri Amran memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini sangat tinggi. Karena itu, program SPHP beras dapat digelontorkan bagi masyarakat Indonesia.

"Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton," ujar Amran.

Dalam petunjuk teknis (juknis) SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026, sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, mulai tahun ini beras SPHP dapat disalurkan dalam dua jenis kemasan. Beras SPHP dapat disalurkan dalam bentuk kemasan 5 kilogram (kg) dan juga dalam kemasan 2 kg.