EmitenNews.com - Sektor energi, khususnya hulu minyak dan gas bumi menjadi salah satu pilar penting untuk menghadapi ancaman krisis energi ke depan, di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang sedang tidak menentu. Kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi kunci keberhasilan tercapainya ketahanan energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan (equal treatment) kepada seluruh pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hulu migas. Ini termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah, hingga pengusaha lokal.

"Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara," ujar Bahlil dalam sambutannya pada acara Inaugurasi Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026, di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Tak hanya itu, Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan percepatan proses perizinan usaha.

"Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform, berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan," tegasnya.

Bahlil juga mendorong agar pengusaha migas di daerah bisa mendapatkan porsi kesempatan yang sama untuk menjadi kontraktor di wilayahnya. "Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikanlah orang daerah itu menjadi tuan di negerinya sendiri selama (mereka) profesional. Jangan juga pengusaha daerah jadi pengusaha proposal," ujar Bahlil.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengimbau kepada pada KKKS untuk segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang disesuaikan dengan aturan, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera. Tapi harus sesuai dengan aturan, gak boleh tidak sesuai dengan aturan," tegas Bahlil.

Bahlil juga meyakinkan para KKKS bahwa tahun ini tidak ada pemotongan kuota ekspor, khususnya ekspor komoditas gas. Seluruh usulan kuota ekspor sudah disetujui dan akan berjalan hingga akhir tahun ini.

"2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market, ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan," jelas Bahlil.