EmitenNews.com - Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dipastikan akan menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI menyusul pengunduran diri Iman Rachman pada Jumat (31/1/2026). Jeffrey dijadwalkan langsung menjalankan tugas krusial dengan menemui tim Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin pekan depan.

Sinyal penunjukan Jeffrey yang sebelumnya telah diamanahi posisi tersebut oleh internal BEI, disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanyai pada Sabtu Malam (31/1/2026), yang juga sempat menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi dan kebijakan internal bursa.

“Pemerintah nggak ikut campur. Kita menjadi punggungnya aja biar kerja,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu malam (31/1/2026).

Ia menambahkan, BEI merupakan lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Sebelum ditunjuk sebagai Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik dikenal sebagai Direktur Pengembangan BEI sejak Juni 2022. Ia telah menelurkan inovasi seperti mekanisme Perdagangan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023, pengembangan produk terstruktur dan ETF, kampanye “Aku Investor Saham”, penerapan prinsip IOSCO pada indeks utama BEI, Non-Cancellation Period, serta penguatan ekosistem digital melalui IDX Mobile.

Sebagai catatan, Jeffrey memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal sebagai Direktur Utama PT Phintraco Sekuritas selama lebih dari dua dekade pada periode 1999–2022.

Jeffrey Hendrik dalam keterangannya juga menjelaskan, mekanisme penunjukan telah berjalan sesuai prosedur. Rapat Direksi BEI telah menunjuk pejabat Direktur Utama dan keputusan tersebut mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Ia memastikan operasional bursa tetap berjalan normal dan proses pengambilan keputusan manajemen tidak terganggu.

“Semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor,” tegas Jeffrey.

Pertemuan dengan MSCI pada Senin mendatang dinilai krusial bagi masa depan pasar modal Indonesia, terutama terkait pembahasan penyesuaian perhitungan free float dan peningkatan transparansi.

Adapun, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pasar modal, termasuk kenaikan batas minimum free float menjadi 15%, percepatan demutualisasi bursa, serta disclosure terhadap aturan beneficial ownership.