EmitenNews.com - Kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bakal diperkuat berjumlah 44-46 kementerian. Rencananya, ada lima kementerian koordinator. Lalu, ada penajaman sasaran, sehingga ada kementerian yang dipecah. Kabinet ahli itu, bakal diisi figur-figur ahli dari mana pun asalnya. Yang jelas, pesan Prabowo, jangan cari duit dari APBN.

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan hal itu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

"Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dasco mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa nomenklatur kementerian-kementerian yang ada itu, nantinya ingin mengoptimalkan fungsi kementerian dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat buat rakyat.

Menurut Sufmi Dasco Ahmad, jumlah kementerian yang nantinya bakal ada untuk pemerintahan selanjutnya itu bakal berfokus untuk menunaikan janji kampanye dari Prabowo Subianto.

"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yang existing, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata politikus Partai Gerindra itu.

Dengan adanya kepastian membengkaknya jumlah kementerian itu, DPR RI pun menyesuaikan jumlah komisi, yang akan bermitra nantinya. Untuk itu, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.

"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekati fix," kata Dasco.

Informasi yang ada menyebutkan, ada dokumen berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang berisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian yang diduga dirancang untuk pemerintahan selanjutnya.

Berikut daftar nomenklatur kementerian yang bakal memperkuat kabinet Prabowo. (Note: masih bersifat sementara dan belum pasti):

  1. Kementerian Luar Negeri
  2. Kementerian Pertahanan
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  4. Kementerian Dalam Negeri
  5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  7. Kementerian Pertanian
  8. Kementerian Kehutanan
  9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  10. Kementerian Pekerjaan Umum
  11. Kementerian Perumahan Rakyat
  12. Kementerian Perhubungan
  13. Kementerian Desa
  14. Kementerian Transmigrasi
  15. Kementerian Perdagangan
  16. Kementerian BUMN
  17. Kementerian Koperasi
  18. Kementerian Perindustrian
  19. Kementerian Pariwisata
  20. Kementerian Ekonomi Kreatif
  21. Kementerian UMKM
  22. Kementerian Agama
  23. Kementerian Sosial
  24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  25. Kementerian Kesehatan
  26. Kementerian Ketenagakerjaan
  27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
  28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)
  29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
  30. Kementerian Pendidikan Tinggi
  31. Kementerian Kebudayaan
  32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  33. Kementerian Keuangan
  34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  36. Kementerian Lingkungan Hidup
  37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
  38. Kementerian Hukum
  39. Kementerian HAM
  40. Kementerian Sekretariat Negara
  41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
  43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Sementara itu, Prabowo Subianto telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB, di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Meski begitu, Prabowo mengakui setiap institusi maupun organisasi, termasuk partai politik membutuhkan uang. Akan tetapi, kata ketua umum Partai Gerindra itu, lebih baik mencarinya dengan cara yang halal dan baik.

Prabowo menjanjikan bahwa pemerintahannya kelak akan mengelola kekayaan negara dengan baik sehingga dapat mendukung semua institusi di Tanah Air.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia, sekitar 90.000 hektare lebih, panjang pantai kita. Kita bisa buat budi daya ikan dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat bakal calon menteri pada kabinet pemerintahan mendatang telah dipanggil oleh Prabowo.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil," kata Ahmad Muzani, yang juga ketua MPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).