Kaji Putusan MA, Sinarmas Asset Management Hargai Perundang-undangan
Sinarmas Asset Management. dok. SINDOnews.
EmitenNews.com - PT Sinarmas Asset Management (SAM) menghormati putusan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA). Bersama kuasa hukum, SAM tengah membahas langkah yang dapat perseroan lakukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung itu, meski sebelumnya Pengadilan Tinggi (PT) menyatakan SAM tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.
"Langkah kami bersama kuasa hukum akan selalu berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada kami," ujar Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management, Jumat (5/5/2023).
Sebelumnya menurut Jamial Salim, SAM beritikad baik menitipkan sejumlah dana ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengganti kerugian negara sebagaimana yang diberitakan sebelumnya. "Kami informasikan operasional bisnis maupun aset efek serta kelangsungan bisnis tetap berjalan normal sebagaimana mestinya."
PT Sinarmas Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang telah terdaftar secara resmi dan diawasi oleh OJK. SAM memberikan layanan investasi yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan tanpa rasa khawatir.
Sebelumnya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA), Selasa (2/5/2023), memutuskan terdakwa korporasi Sinarmas Asset Management terbukti korupsi dalam kasus Jiwasraya. Di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, anak usaha Sinar Mas Group itu, divonis bebas.
"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kabul. Batal judex facti. MA mengadili sendiri. Terbukti. Confirm Putusan Pengadilan Negeri (PN)." Demikian bunyi amar singkat Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Suhadi dengan anggota Suharto dan Ansori, dengan panitera pengganti Bayu Ruhul Azam, yang dilansir websitenya, Kamis (4/5/2023).
Diminta pertanggungjawaban
Dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu, sejumlah petinggi Jiwasraya menjadi terdakwa, dan dikirim ke pengadilan. Juga termasuk perusahaan yang berkongsi dengan Jiwasraya. Salah satunya Sinarmas Asset Management. Mereka dimintai pertanggungjawaban di pengadilan.
Sinarmas Asset Management salah satu korporasi atau manajemen investasi yang menjadi tersangka korporasi dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya tahun 2008-2018.
Pada Maret 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tersangka korporasi PT Sinarmas Asset Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi denda Rp1 miliar.
Dalam vonisnya, majelis hakim menyebutkan Sinarmas Asset Management bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hakim menilai terdakwa Sinarmas Asset Management tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
Tidak terima putusan itu, Sinarmas Asset Management mengajukan banding. Hasilnya Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta membebaskan PT Sinarmas Asset Management atas dakwaan korupsi di kasus Jiwasraya. Ketua majelis tinggi Binsar Pamopo Pakpahan, dengan anggotanya Muhammad Lutfi, Gunawan Gusmo, Margareta Setyaningsih, dan Hotma Maya Marbun.
Majelis hakim PT Jakarta juga memulihkan hak-hak Terdakwa PT Sinarmas Asset Management dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. PT Jakarta juga memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengembalian uang tunai sebesar Rp73,9 miliar kepada Terdakwa.
Tetapi, pusan itu tidak bulat. Dua anggota majelis hakim, Margareta Setyaningsih dan Hotma Maya Marbun tidak sependapat dan mengajukan dissenting opinion. Menurut keduanya PT Sinarmas Asset Management bersalah korupsi dan dihukum sebagaimana putusan PN Jakpus.
Kita tahu atas putusan itu, jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Majelis Kasasi MA, akhirnya memutuskan Sinarmas Asset Management bersalah terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya. Dalam rilis yang diterima Jumat (5/5/2023), Sari Syahrial - Media Relations Sinarmas Asset Management memastikan, perseroan menghormati putusan MA, dan sedang menyiapkan langkah yang akan diambil sehubungan dengan adanya putusan kasasi MA itu. ***
Related News
Polda Dalami Kasus Kabag Ops Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Ini Peran PTPP Dalam Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Jelang Nataru
Keren Ini! Rencana Menaker, Gelar Bursa Kerja Setiap Pekan
JK Apresiasi Pembangunan Gedung Baru 15 Lantai FEB Unhas
November Ini, Desk Judi Online Ajukan 651 Pemblokiran Rekening Bank
Komisi III DPR Pilih Komjen Setyo Budiyanto Ketua KPK 2024-2029