Kasus Dana Operasional Gubernur Papua, KPK Deteksi Lokasi Jet Pribadi
:
0
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). dok. InfoPublik.
EmitenNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengetahui keberadaan private jet yang diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
Private jet tersebut diduga dibeli dari hasil korupsi dana operasional Gubernur Papua (mendiang) Lukas Enembe, yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun.
"Kami sedikit banyak sudah terinformasi soal jet pribadi itu, tinggal memastikan saja. Tapi sementara, ya statusnya masih kita rahasiakan. Ada di suatu tempat," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).
Penyidik KPK menduga pesawat private jet itu dibeli dari aliran dana hasil korupsi kasus penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022.
Private jet tersebut diduga dibeli dari hasil korupsi dana operasional Gubernur Papua (mendiang) Lukas Enembe, yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun. Lembaga antirasuah menduga bahwa aliran dana hasil korupsi kasus tersebut digunakan untuk membeli pesawat private jet.
"Penyidik menduga aliran dana dari hasil tindak pidana korupsi tersebut salah satunya digunakan untuk pembelian private jet yang saat ini keberadaannya di luar negeri," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).
Informasi yang ada, private jet itu berwarna putih berkelir kuning di bagian badan dan ekor pesawat.
Pada bagian luar, di salah satu sisi kokpit, terlihat bendera warna merah-putih yang menunjukkan bendera Indonesia. Lalu, pada bagian ekor, pesawat itu memiliki kode registrasi PK-RDG.
Private jet itu berjenis Bombardier CRJ-200ER. Jenis ini merupakan jet regional yang diproduksi oleh Bombardier.
Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menjerat seorang tersangka yakni Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE).
Related News
Pedagang Online Kena Pajak di Marketplace Mulai Juli, Menkeu Siap!
Buntut MinyaKita Berbau Solar, Bulog Jatuhkan Sanksi Tegas Untuk KMR
Lima Nyawa Melayang, Anggota DPR Minta Setop Latihan Militer SPPI
Menteri Purbaya akan Pertimbangkan Usul Penghapusan Pajak JHT dan THR
Anggota DPR Minta Tuntaskan Kasus Judol Hayam Wuruk, Cari Aktornya
Kabar Baik, MagangHub 2026 Siapkan Rp4,2 Triliun, Ayo Daftar!





